SANGATTA-Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2010 ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta tiap desa. Tahun ini, besaran ADD mencapai Rp 500 juta hingga sampai Rp 1,6 miliar. “Ada desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini yang mendapat ADD senilai Rp 1, 6 miliar,” sebut Bambang Tris Isnanto, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di ruang kerjanya, Selasa (9/3).

Indikator  besaran ADD  untuk tiap desa menurut Bambang Tris Isnanto ditetapkan secara proporsional, dengan tolok ukur jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan transportasi. Sasaran pembiayaan ADD berupa kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu (kesehatan) dan honor pegawai perangkat desa serta organisasi kepemudaan seperti karang taruna. “Penggunaan ADD jangan sampai tumpang tindih dengan pembiayaan pembangunan yang didanai SKPD (satuan kerja perangkat daerah,Red) atau program nasional yang diluncurkan dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta pemanfaatan dana CSR (coorporate social responsibility). Jika pembiayaan dobel maka ADD dinilai tidak tepat sasaran,” tegas Bambang.

Untuk itu, Bambang mengingatkan kepada pengelola ADD agar memahami baik dan benar penggunaan uang pembangunan desa. Paling tidak, melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sudah disepakati semua peruntukan pembiayaan pemanfaatan  ADD. Sehingga mekanisme pencairan ADD tidak mengalami kendala. Selain itu, tahapan pencairan ADD pun harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seperti pengelola ADD wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban dana tahun sebelumnya. Tahap I, di tahun 2010 diperkirakan pencairan ADD mulai April-Mei. Berarti desa yang dimaksud apabila mau mencairkan ADD tahap pertama maka yang bersangkutan harus melengkapi surat pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap IV atau tahun sebelumnya, yakni akhir 2009. “Jika tidak dilengkapi, maka ADD tidak bakal dikucurkan,” tandasnya.

Diungkapkannya lagi, ADD tahun lalu ada yang tidak tersalurkan. Penyebabnya, dia sendiri belum tahu pasti apa masalah yang dihadapi desa sehingga ADD-nya tidak diurus. “Karena yang tidak mencairkan ADD  justru sebagian desa yang masuk dalam Kota Sangatta. Mungkin desa tersebut banyak saja sumber uangnya,” ujarnya. (kmf2/kpnn)