BELUM adanya jawaban dari Pemkab mengenai kejelasan status mereka, membuat tenaga tidak tetap daerah (T3D) Kukar yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Kukar (FTHK) meradang. Kini mereka giliran mempertanyakan kerja tim gabungan verifikasi T3D bentukan DPRD Kukar. “Sejak dibentuk akhir 2009 lalu, hingga kini tak ada kejelasan hasil rekomendasi dari pansus T3D. Dimana mereka? Apa kerja mereka,” ujar Ketua FTHK Ali Rohman.

Dikatakannya, seharusnya pansus (tim gabungan, Red.) T3D saat ini bisa bergerak untuk memastikan status mereka.“Kalau memang sejak awal mereka tak hasilnya, minimal saat ini bisa membuktikan. Dukung kami, perjelas status kami,” tegasnya.

Seperti diketahui, tim gabungan bentukan DPRD Kukar itu berjumlah 9 orang. Beranggotakan, masing-masing dua orang dari empat komisi di DPRD Kukar ditambah 1 unsur pimpinan. Tim ini dibentuk sejak Oktober 2009 lalu, namun memang belum ada rekomendasi jelas mengenai masalah T3D Kukar.

Dalam perjalanannya, tim gabungan DPRD ini bekerja hati-hati menyikapi kasus 2.877 Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) di Kukar yang menuntut pembayaran gaji. Apalagi setelah mengetahui fakta-fakta yang diungkapkan tim teknis verifikasi Pemkab Kukar, bahwa dari 2.877 orang T3D, sebanyak 1.434 orang di antaranya diduga memiliki surat keputusan (SK) pengangkatan bermasalah. Beberapa nama memiliki nomor SK yang sama. Bahkan, satu nomor SK, bisa dipakai beramai-ramai, bahkan sampai 7 orang. “Tim ini tak benar kalau dibilang tak bekerja. Tim sudah bekerja mencari solusi. Sepanjang ada telaahan aturan, tentu kami berusaha memberikan rekomendasi ke Pemkab. Prinsip kami, dua ribu lebih T3D itu hanyalah korban yang tetap harus dicarikan solusinya,” ujar Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan.

Sayangnya, Marwan belum bisa menjanjikan kapan tim gabungan bisa merampungkan pekerjaannya. “Kami tak bisa menargetkan. Kami berharap bisa secepatnya selesai,” ujarnya. Sementara, hingga kemarin Komisi III belum bisa mengagendakan pertemuan dengan BKD Kukar membahas kepastian status T3D. Pasalnya, kemarin seluruh pejabat Kukar berada di Kota Bangun mengikuti pelantikan pejabat di sana. (che/kpnn)