Rabu, 10 Maret 2010
KPU Inginkan Usulan Anggaran Honor Penyelenggara Tidak Dipangkas

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan agar dalam realisasi anggaran untuk pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) ini tidak ada pemangkasan nilai untuk anggaran honor penyelenggara. Yaitu mulai dari KPU hingga KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara).

Anggota KPU Kabupaten Bulungan Jahar Hamid SH mengatakan, anggaran yang diusulkan KPU untuk pelaksanaan putaran I Pilbup Bulungan 2010 sebesar Rp 15 miliar lebih. Dari total anggaran ini, diakuinya paling besar adalah untuk honor penyelenggara. Mulai dari tingkat KPU hingga KPPS.

“Anggaran Rp 15 miliar lebih yang kita usulkan ini untuk 1 putaran, dengan estimasi 5 sampai tujuh pasangan calon,” jelasnya. Secara keseluruhan, lanjut dia, anggaran yang diusulkan sebenarnya mencapai Rp 20 miliar. Sisanya untuk mengantisipasi putaran kedua.

Disebutkan, anggaran honorarium untuk penyelenggara, mulai dari PPK (Panitia Pemilih Kecamatan), Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPDP, Linmas dan KPPS adalah sebesar Rp 4.767.200.000. Dengan total personel yang terlibat sebanyak 3.136 orang. Anggaran ini belum termasuk honor anggota KPU dan di sekretariat. “Kalau memang Pemkab mau melakukan pemangkasan terhadap anggaran, kami berharap jangan pada honor. Melainkan pada item-item lain, seperti ongkos angkutan dan lain-lainnya,” kata Jahar.

Kenapa anggaran honor penyelenggara perlu mendapat prioritas ? Dia menjelaskan, hal ini untuk memotifasi petugas di lapangan dalam penyelanggaraan Pilbup. Baik mulai tahap persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.  “Suksesnya Pemilu tidak lepas dari peran mereka (para petugas di lapangan). Apalagi KPPS yang merupakan ujung tombak di lapangan,” ungkapnya.

Jahar mengatakan, sampai sekarang anggaran yang diusulkan KPU belum sepenuhnya keluar. Termasuk honor petugas yang belum terealisasi. “Yang diberikan baru untuk kegiatan-kegiatan kesekretariatan, sosialisasi, serta keperluan-keperluan lainnya,” imbuh dia. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan, agar dalam pembahasan anggaran terkait Pilkada, KPU dilibatkan.  “Sampai sekarang KPU masih menunggu,” tandasnya. (ngh)