Senin, 8 Februari 2010
KEK Diserbu Puluhan Investor

JAKARTA- Minat investor untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) rupanya sangat tinggi. Buktinya, beberapa koridor KEK yang ditawarkan pemerintah langsung diserbu puluhan investor.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tahun ini pemerintah akan mengembangkan dua koridor KEK, yaitu di Sumatera Utara dan Riau. "Pengembangannya melibatkan BUMN dan swasta," ujarnya di Kantor Menko Perekonomian akhir pekan lalu.

Menurut Hatta, KEK di Sumatera Utara membutuhkan total investasi Rp 12,5 triliun, dengan PT Perkebunan Nasional (PTPN) III sebagai pengelola. Sedangkan pengembangan KEK di Riau diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp 20 triliun yang akan dikelola oleh swasta. "Untuk (KEK) di Merauke akan dimundurkan karena infrastrukturnya masih sangat tertinggal," katanya.

Pengembangan KEK atau klaster industri merupakan salah satu rencana aksi program 100 hari tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Rencananya, KEK yang akan dibangun merupakan klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical. Ini terkait dengan posisi Indonesia yang sejak 2006 menjadi negara penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Tahun 2009, produksi CPO nasional mencapai 20,2 juta ton dan diprediksi pada 2020 akan mencapai 40 juta ton. Saat ini, sebagian besar CPO masih diekspor.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, maka pemerintah berniat mengembangkan industri hilir kelapa sawit (IHKS) dengan mendorong pengolahan lanjutan CPO agar memiliki nilai tambah tinggi serta memberikan multiplier effect. Pemerintah menargetkan, pada 2015, 50 persen CPO bisa diolah di dalam negeri.

Karena itu, dikembangkanlah klaster industri di daerah penghasil utama CPO di Sumatera Utara, yakni di Sei mangke dan sekitarnya. Adapun KEK di Riau akan dikembangkan di daerah Kuala Enok dan Dumai.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamurti menambahkan, dalam pengembangan KEK, pemerintah akan menjadi inisiator dengan menyiapkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan. Selain itu, berbagai fasilitas fiskal dan non fiskal seperti bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh), juga siap diberikan pemerintah. "Ini sebagai undangan kepada investor," ujarnya.

Skema KEK, lanjut dia, terbukti diminati investor. Bahkan, sejak dicanangkan pemerintah, hingga saat ini sudah banyak sekali investor swasta yang berminat. "Untuk yang di Dumai inisiasinya dari Wimar International. Selain itu, masih banyak sekali yang menyatakan minat," katanya.

Sementara itu, untuk KEK di Merauke, terpaksa mundur karena keterbatasan infrastruktur. Menurut Bayu, saat ini pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 1,62 juta hektare. "Ini cocok untuk food estate," ucapnya.

Karena masih terbatasnya infrastruktur, kata Bayu, maka kebutuhan investasi pengembangan KEK di Merauke menjadi sangat besar. Untuk inisiasi investasi awal diperkirakan dibutuhkan dana Rp 2,5- 3 triliun. Sedangkan total investasi diperkirakan mencapai Rp 60 triliun. "Saat ini sudah ada 32 investor yang tertarik," ujarnya.

Bayu mengatakan, tidak hanya investor domestik yang tertarik mengembangkan KEK berbasis food estate di Merauke, tapi juga investor asing. Tercatat, dari 32 investor yang berminat, 7 diantaranya merupakan investor asing. "Ada yang dari Timur Tengah, Jepang, Brazil, dan China (Tiongkok, Red)," sebutnya. (owi/jpnn)