Rabu, 10 Maret 2010
Duh, Garam Dapur Kok Impor ?

INI memang ironis. Tatkala sebagian besar, atau bahkan hampir semua petani garam Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, pemerintah malah memilih mengimpor garam dari luar negeri dari pada memberdayakan mereka. Kebutuhan garam yang begitu besar di negeri ini, belum mampu mengangkat para petani garam dari garis kemiskinan itu.

Tak tanggung-tanggung, Indonesia mengimpor garam hampir satu triliun per tahunnya. "Atau tepatnya, kita mengimpor garam dapur hingga Rp 900 miliar pertahunnya," kata peneliti senior Soegeng Sarjadi dalam sebuah peluncuran buku "Membangun Daerah, Membangun Republik", di Jakarta, Selasa (9/3).

Dalam diskusi ini menampilkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Otda Ryaas Rasyid, Direktur eksekutif ECONIT Hendri Saparini, dan Direktur Idofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang. Sedangkan Pendiri dan  Ketua Dewan Pendiri Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG) Soegeng Sarjadi bertindak sebagai moderator.

Hingga kini, Indonesia memang masih mengukuhkan diri sebagai negara pengimpor bahan pangan paling wahid di dunia. Kondisi ini tidak sebanding dengan kondisi alam terutama kekayaan laut. selain garam, Indonesia juga mengimpor ikan. Lebih ironis lagi, Indonesia mengimpor ikan olahan dari Pakistan. " Padahal Laut di Pakistan tidak seberapa jika dibandingkan dengan Indonesia," ujar Soegeng menegaskan.

Setiap tahunnya, Indonesia harus menggelontorkan dana lebih dari Rp50 triliun untuk impor pangan tersebut. Adapun komoditas impor Indonesia antara lain seperti beras, gula, kedelai, jagung, susu, jenis holtikultura, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jumlahnya di berbagai kota besar di tanah air pun meningkat, baik di pasar tradisional dan pasar modern.

"Belum lagi soal Asean-China Free Trade Agrement, membuat Indonesia makin memburuk. Padahal jika melihat potensi yang dimiliki Indonesia, bisa menjadi akselerator untuk mengejar kemajuan yang telah dicapai Brasil, India, China," katanya.

Sementara Pakar Otonomi Daerah yang juga anggota tim penulis buku, Ryaas Rasyid menegaskan untuk mengubah nasib rakyat harus terlebih dahulu mengubah pemerintahan yang sedang berjalan. Sebab Indikator keberhasilan dari pemerintah yung berjalan  adalah apakah rakyat mengalami peningkatan kesejahteraan atau tidak. "karena, Nasib rakyat tidak semata-mata tergantung dari kondisi dan nasib," ujar Ryaas.

Sedangkan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang memaknai kesejahteraan rakyat Indonesia dapat ditingkatkan bila koperasi-koperasi di Indonesia dikelola secara optimal. Ekonom dari Econit Hendri Saparini menyatakan persetujuannya bahwa kesejahteraan rakyat dalam konteks membangun republik ini terkait erat dengan kiprah koperasi. "Jangan malu untuk memajukan sistem koperasi di Indonesia. Koperasi memiliki bargaining position yang kuat terhadap industri pengolah bahan mentah," ujar Hendri.

Soegeng menambahkan, dalam buku yang disusun tim penulis Soegeng Sarjadi Syndicate, mengupas masalah pengembangan industri pertanian berbasis cluster. Penerapan sistem cluster ini, jelasnya, dilakukan dengan menciptakan sistem industri pertanian berdasarkan kelompok usaha. Mulai dari penyiapan bahan baku, proses industri, sampai penjualan produk pertanian. "Sistem ini adalah mensinergiskan kegiatan pertanian, dan proses industri dalam satu rantau produksi dan distribusi," lanjutnya.(lev/jpnn)