JAKARTA- Kalangan DPR memperingatkan pemerintah agar segera memprioritaskan kebutuhan pasokan gas dalam negeri, terutama untuk kalangan industri pupuk maupun industri keramik. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pasokan gas untuk industri dalam negeri yang tersendat-sendat akan berpengarur pada kelangsungan usaha.

"Pemerintah harus memprioritaskan pasokan gas ke industri pupuk dan keramik dalam negeri karena kebutuhannya sangat sangat mendesak dan saat ini kegiatannya terancam tutup," kata Airlangga Hartarto, di DPR, Selasa (9/3).

Airlangga beralasan, penerapan Domestic Market Obligation (DMO) harus serius dilakukan agar industri tidak tutup. "DMO harus diterapkan sesuai sasaran, guna menjaga kelangsungan industri, sehingga tak kehilangan daya saing."

Menurut politisi Golkar itu, pengurangan pasokan gas dalam negeri justru akan mengurangi volume produksi serta meningkatkan biaya pokok. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, lanjutnya, industri pupuk di Palembang dan Bontang mengalami kendala yang sama, yakni tidak dapat berproduksi maksimal, karena keterbatasan gas.

"Padahal, sudah seharusnya gas diprioritaskan ke industri pupuk yang merupakan 'value chain' untuk ketahanan pangan. Dampak lainnya, harga pupuk bisa mahal, karena produksi berkurang, sehingga mengganggu ketahanan pangan," jelasnya.

Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Thomas Darmawan menyatakan, kebutuhan gas bagi industri tak bisa dikompromikan. Sebab, gas sangat vital bagi industri.  "Situasi seperti ini membuat kalangan industri jadi bingung," ungkapnya.

Seharusnya, lanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera mencari pengganti sumber gas yang bisa memasok kekurangan itu. "Saya dengar akan diisi dari salah satu kilang, tapi nyatanya kami masih kekurangan gas," ujarnya.

Selain itu Thomas juga mengingatkan, kelangkaan gas juga berpotensi menurunkan pendapatan daerah, menurunnya kepercayaan investor asing yang telah menanamkan modal mendirikan pabrik akibat tidak mendapatkan gas.

Sebagaimana sudah diberitakan, awal bulan lalu PT Perusahaan Gas Negara Tbk mengaku tengah mengalami krisis gas. PGN mengalami kekurangan gas sebesar 297 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Salah satu penyebabnya, PT Pertamina tidak memperpanjang kontrak pasokan gas ke PGN dari lapangan Pertamina Offshore North West Java (ONWJ) yang berkapasitas 65 MMSCFD.

Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan, kekurangan pasokan gas sejauh ini memang hanya terjadi di Jawa Barat. Namun sebanyak 342 industri menengah terancam tidak mendapat pasokan gas, padahal mereka setidaknya memiliki 345 ribu tenaga kerja. (fas/jpnn)