JAKARTA - Pemerintah menyatakan menolak proposal perdamaian yang diajukan kuasa hukum warga negara yang menggugat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena pemadaman bergilir di Jakarta. Dalam persidangan sebelumnya, penggugat meminta PLN mewakili pemerintah membentuk panitia penilai ganti rugi konsumen listrik.

Kuasa hukum PLN M.M. Rumondor dalam jawaban atas proposal perdamaian yang diajukan penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan, PLN tidak bisa menerima proposal perdamaian yang diajukan penggugat.

Jaksa Pengacara Negara Monang Pardede yang mewakili tergugat presiden juga menegaskan penolakan atas proposal perdamaian yang diajukan penggugat. Menurut dia, materi dalam proposal perdamaian adalah kewenangan pemerintah dan tidak bisa diputuskan begitu saja di persidangan. ?Pembentukkan tim panitia ganti rugi harus dilakukan kajian secara khusus, tidak dapat serta-merta diputuskan begitu saja," tegas Monang Pardede.

Kuasa hukum Menteri ESDM Sutisna Prawira juga menyambut proposal perdamaian yang diajukan penggugat, namun menolak menanggapi permohonan pembentukan tim penilai. "Kami tidak menerima," tegasnya.

Gugatan terhadap pemerintah diajukan dua warga negara, David dan Agus. Mereka menggugat pemerintah, yakni Presiden, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI, serta PLN. Mereka hanya menuntut ganti kerugian materiil dan imateriil tidak kurang dari Rp 1.000.

Gugatan diajukan karena PLN melakukan pemadaman listrik akibat kebakaraan pada gardu tegangan ekstra tinggi di Cawang pada 29 September 2009. Meski PLN menyatakan kebakaran tersebut mengakibatkan berkurangnya pasokan listrik di daerah Jawa- Bali, namun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyimpulkan kebakaran tersebut disebabkan faktor kelalaian.

Karena itu, PLN dinilai membohongi rakyat dengan belum memberikan kompensasi sebagaimana dijanjikan dalam SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 144 Tahun 2003. (noe)