SURABAYA - Banyaknya aturan terkait tembakau, membuat pengusaha rokok gerah. Melalui organisasi Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), mereka mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menganggap mereka seperti sapi perah, diperas hasilnya tapi semakin dibuat susah dalam menjalankan usaha.

Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (FORMASI), Heri Susianto mengatakan, salah satu aturan baru yang membuat pengusaha rokok menjerit adalah rencana keluarnya peraturan menteri keungan yang berisi kewajiban bagi pabrik rokok untuk memiliki lahan minimal 200 meter persegi. “Kalau tidak memenuhi syarat itu, pabrik tersebut harus ditutup,” kata Heri pada diskusi yang bertema Tantangan Industri Tembakau, Apa Solusinya? di Hotel Mercure, Surabaya kemarin (26/8).

Heri menuding pemerintah sekarang seperti orang munafik. “Mereka benci pada tekanan, tapi rindu pada uangnya,” ujarnya. Dia menjelaskan, selama ini pemerintah seenaknya sendiri mengeluarkan peraturan soal rokok, namun di sisi lain juga menginginkan kontribusi cukai yang besar dari rokok. Heri mencontohkan pada tahun 2009 pemerintah berhasil mendapatkan pemasukan dari cukai rokok sebesar Rp 55 triliun. Kemudian di tahun 2010 target penerimaan cukai dinaikkan menjadi 59,3 triliun per tahun. Bahkan perkiraan di tahun 2011, target itu dinaikkan lagi hingga 60,7 triliun per tahun. Tapi ironisnya, justru dari tahun ke tahun pemerintah malah mempersulit regulasi industri pertembakauan.

Djoko Wahyudi, ketua umum Mitra Produksi Sigaret (MPS) menambahkan, Industri Hasil Tembakau (IHT) selama ini sudah menyerap banyak tenaga kerja. Dia mencontohkan, di satu lokasi MPS rata-rata ada 2.000 tenaga kerja. Padahal jumlah keseluruhan MPS di seluruh pulau Jawa ada 38 tempat. Dengan begitu total tenaga kerja di bawah naungan MPS sekitar 60-70 ribu orang. Belum lagi total tenaga kerja di industri pertembakauan nasional yang mencapai kurang lebih 6 juta orang. “Itu kan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan. Kalau industri pertembakauan dihambat, dan produksi rokok macet, mau dikemanakan orang sebanyak itu,” kata Djoko.

Menyikapi keluhan para pengusaha itu, perwakilan KADIN Jatim, Deddy Suhajadi mengatakan, KADIN Jatim siap bergabung di barisan terdepan untuk mendukung eksistensi industri pertembakauan. “Kadin Jatim adalah satu-satunya Kadin di level daerah yang telah membentuk pokja penyelamatan IHT,” kata Deddi. Hal itu dilakukan KADIN Jatim karena kontribusi IHT Jatim terhadap pemenuhan target cukai nasional mencapai 70 persen. (fif/kim)