TARAKAN-Ketegasan Pemkot Tarakan soal tidak akan dibangunnya SPBU di lingkungan Gunung Bakso (GB) mendapat dukungan  dari Dosen Fakultas Teknik Universitas Borneo (UB) Tarakan, Daud Nawir. Menurutnya, jika niat segelintir kepentingan yang ingin membangun SPBU di kawasan yang diproyeksikan sebagai hutan kota tersebut benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin permasalahan lain akan terjadi dimasa mendatang.

“Saya hanya menguatkan saja. Menurut saya, pemkot sangat tepat mengambil langkah soal tidak akan dibangunnya SPBU di jantung kota ini,” kata Daud kepada Radar Tarakan kemarin (1/9).

Salah satu persoalan yang ditakutkan adalah lagi-lagi soal kemacetan yang sedang ramai diperbincangkan. “Ya sudah jelas kemacetan yang akan terjadi,” ungkapnya.

Dijelaskan, 4 ruas jalan yang menghubungkan Jl Ki Hajar Dewantara-Jl Seroja-Jl Jenderal Sudirman dan jalan menuju THM merupakan ruas jalan yang sangat rawan kemacetan. Apalagi pada puncak kepulangan pegawai dan anak sekolah, jalan ini sangat cepat sekali mengalami kepadatan kendaraan dan rawan kecelakaan.

“Coba bayangkan jika terjadi kelangkaan BBM atau pasokan terlambat dan semua ngantri dijalan itu, bukan tidak mungkin kemacetan lagi yang terjadi,” katanya.

Tambahnya, pemerintah memang berkewajiban menyelamatkan aset tersebut dengan konsisten menghijaukan eks GB tersebut sesuai dengan perencanaan awal. “Walikota sangat tepat dengan ketegasannya, tempat itu (eks GB, red) harus diselamatkan karena tempat itu adalah paru-paru kota, tidak ada alasan lain untuk mengubahnya,” tegas Daud.

Selain itu, peluang lain yang bisa dilakukan di “calon” hutan kota ini adalah kemungkinan peruntukannya sebagai tempat obyek wisata. “Jerman itu kota kecil, tapi mereka punya black forest yang merupakan hutan kota yang mereka kelola sedemikian rupa sehingga kalau panas bisa menjadi tempat tujuan sekaligus wisata, mungkin sangat tepat jika dijadikan seperti itu,” tandasnya.

Persoalan banyaknya rumah di lingkaran bukit itu, Daud mengungkapkan, pemerintah tidak akan serta merubah seluruhnya dan harus secara bertahap perubahannya. “Kita berbicara waktu, sehingga tidak serta merta pemerintah mengubahnya sekaligus, tapi secara bertahap dan itu pasti dipikirkan pemerintah secara matang,” tuturnya.

Ungkapnya, soal adanya keinginan-keinginan segelintir kepentingan, Daud menolak berkomentar. “Sekali lagi, saya salut dengan pak walikota karena berani menolak berbagai aspirasi yang ingin mengubah GB tidak sesuai dengan perencanaan awal. Itu solusi, saya tidak bicara politik, saya tidak mau berpolemik dengan itu karena peruntukannya sudah jelas diterangkan wali kota,” tegasnya. (nat)