TARAKAN - Semakin maraknya penangkaran atau sarang burung walet di kota ini, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan harus mengambil langkah untuk ketertiban dalam pelaksanaanya.

Sekretaris Kota (Setkot) Tarakan Badrun mengatakan, usaha walet ini dipandang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga melihat hal tersebut Pemkot Tarakan menganggap perlu ada pengaturan khusus terhadap pengelolaan sarang burung walet.

Perda yang menyangkut pengusaha sarang burung walet akan di buat berdasarkan Perda.

“Namun, karena ini sebagai sebuah fenomena baru, paling tidak kita harus melaksanakan kajian secara komprenshif dulu untuk bagaimana merespon sebuah fenomena itu,” ujar Badrun kepada Radar Tarakan di Gedung DPRD Tarakan kemarin (1/9).

Badrun menyampaikan, saat ini Pemkot Tarakan masih mempelajari lebih dalam terkait izin pendirian sarang walet ini. Sebab, kata dia, izin pendirian usaha tersebut mengacu lebih banyak ke bidang di antaranya kesehatan lingkungan, kualitas air di sekitar bangunan, limbah waletnya, serta kebijakan lainnya. Lebih jauh dikatakannya meski lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, namun bukan berarti Perda Walet ini akan menyulitkan pengusaha. Akan tetapi justru sebaliknya, dengan adanya Perda Walet pengusaha dapat tenang menjalankan usahanya.
“Jika sudah sah ditetapkan maka Perda Izin pembangunan sarang burung walet nantinya tidak akan menyulitkan pengusaha burung walet, baik izin bangunan baru, maupun yang sudah berdiri," kata Badrun.

Menurutnya, tujuan utama Perda Walet adalah sebagai payung hukum bagi pengusaha agar usaha mereka bisa dijalankan dengan aman. Jelas dia, pembuatan Perda ini sendiri mengacu dari berbagai daerah yang telah memilki Perda terhadap wajib pajak bagi pengusaha sarang burung walet, tidak hanya di Tarakan tetapi juga di daerah lainnya.  “Kita juga sedang melihat dan mencari daerah mana yang kira-kira sudah memiliki regulasi itu, jadi yg jelas kita perlu kajian akademis, baik dari aspek kesehatan,pengembangan, tata ruangnya dan sebagainya kita perlu kaji dulu, baik konfirmasi-konfirmasi maupun akademis untuk membuat aturan itu,” tukasnya. (sur)