TANJUNG SELOR- Untuk kesekian kalinya Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak menegaskan dukungannya untuk segera terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai pecahan dari provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kemarin saat mengambil sumpah dan melantik Bupati dan wakil Bupati Bulungan H Budiman Arifin dan Liet Ingai, gubernur kembali menegaskan itu, termasuk dukungannya terharap penentuan Bulungan sebagai ibukota provinsi.

Kata gubernur, ada lima alasan utama kenapa Kaltara harus segera terwujud. Pertama, ujarnya, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Diakui selama ini masyarakat di utara Kaltim terlalu jauh jika ingin berurusan ke pemerintah provinsi. Nanti jika Kaltara sudah terwujud tidak perlu jauh-jauh, cukup di Bulungan saja,” ujar gubernur.

Alasan kedua, adalah untuk pemerataan pembangunan. Kemudian memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), peningkatan kualitas vsumber daya manusia (SDM), serta yang kelima mewujudkan demokratisasi di tengah-tengah masyarakat.

Untuk percepatan proses pembentukan Provinsi Kaltara, gubernur berharap kepada tim sukses bersama seluruh kepala daerah di utara Kaltim untuk bekerja maksimal. Di samping itu, diharapkan juga oleh gubernur dukungan segenap lapisan masyarakat.

Berkaitan dengan penentuan ibukota provinsi, gubernur menegaskan ibukota nantinya berada di wilayah pulau Kalimantan, dalam hal ini di Bulungan. Gubernur meminta segera disiapkan lahan yang luas untuk persiapan lokasi ibukota. “Saya melihat di Tanah Kuning cocok. Di situ nanti akan dibangun pelabuhan yang besar. Dari pemerintah provinsi sudah melakukan survey, dan ternyata di Tanah Kuning sangat bagus untuk dibangun pelabuhan berkapasitas besar,” ujarnya.

Selain harus ada pelabuhan yang representatif, untuk ibukota provinsi nanti juga perlu disiapkan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya. Seperti keberadaan bandara, infrastruktur jalan, dan yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan listrik yang cukup dan sarana air bersih.

Secara terpisah, anggota DPRD Kaltim H Abdul Djalil Fattah SH mengungkapkan, sesuai hasil paparan tim MKB (Masyarakat Kaltara Bersatu) di depan Komisi II DPR RI yang juga diikuti oleh para kepala daerah se utara kaltim, termasuk dirinya yang turut hadir, DPR RI sangat merespons rencana pembentukan Provinsi Kaltara.

“DPR RI sangat setuju, ditargetkan akhir 2010 ini draft RUU (Rancangan Undang Undang) sudah ada dan diharapkan awal 2011 Kaltara sudah terbentuk,” kata Djalil.

Anggota DPRD Provinsi asal Bulungan ini juga menyampaikan, bahwa untuk menindaklanjuti proses pembentukan provinsi Kaltara, DPR RI mengagendakan untuk melakukan peninjauan langsung ke wilayah utara Kaltim atau ke daerah yang akan dimekarkan menjadi Provinsi Kaltara.

Mengenai ibukota, Djalil sepakat seperti yang disampaikan oleh gubernur. Yaitu ibukota harus di wilayah Pulau Kalimantan, dalam hal ini sudah ditentukan di Bulungan. “Saya kira sudah pas seperti yang disampaikan gubernur tadi. Sekarang tinggal bagaimana kita menyiapkan segala sarana dan prasarana pendukungnya,” tegas legislator dari Partai Golkar itu. (ngh)