Rabu, 10 Maret 2010
Izin KP Marak saat Pilkada
Kasus Tambang Dipolitisasi

SAMARINDA - Persoalan tambang tak hanya berimbas pada kerusakan lingkungan. Yang secara formal mengubah geomorfologi bumi. Secara luas, tentunya masalah pertambangan juga menyangkut ekonomi dan politik di suatu daerah. Erwiza Erman, peneliti Sumberdaya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, sejak awal pertambangan di suatu daerah di Indonesia bahkan luar negeri, selalu dibarengi dengan kepentingan politik.

Ini tentunya juga berlaku di Kaltim yang hingga saat ini terdapat sekitar 1.200 ada kuasa pertambangan (KP) di lima kota/kabupatan. “Saya lihat arah kebijakan ekonomi dan politik di Kalimantan sudah dieksploitasi oleh pertambangan,” kata Erwiza, usai menjadi pembicara dalam kuliah umum dalam Kampanye Anti Generasi Suram Kalimantan  gelaran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan di Universitas Mulawarman (Unmul), kemarin.

Keberadaan tambang, kata dia, tak jarang dipolitisasi oleh elite-elite tertentu di daerah. Karena, sudah banyak pertemuan untuk membahas masalah tambang yang memunculkan solusi dari berbagai ahli, tapi faktanya hingga saat ini kerusakan lingkungan masih saja terjadi. “Jadi permasalahan tambang ini sengaja dipelihara oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik,” tuturnya.

Menurutnya, di beberapa daerah berdasarkan pantauan pihaknya, seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan setelahnya, akan banyak keluar izin-izin tentang pertambangan. Kondisi ini, dia duga, bisa saja sebagai ongkos politik dari oknum-oknum tertentu. Kondisi seperti itu,  tak hanya terjadi di Indonesia, tapi dari pantauannya juga berlaku di Thailand. Tapi bukan hanya berupa pertambangan, tapi izin-izin lainnya.

Sebelumnya, saat menggelar aksi tentang mautnya batu bara, Koordinator Jatam Kaltim Kahar Al Bahri mengatakan, praktik prostitusi juga marak seiring meningkatnya jumlah pengerukan batu bara di Kaltim. Kondisi ini pun meningkatkan jumlah penderita penyakit kelamin. Bukan hanya itu, dari pantauan di puskesmas-puskesmas yang dekat dengan aktivitas pertambangan, angka penderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) jumlahnya juga melonjak. Penyakit ini banyak diderita anak-anak.

Menurutnya, pengerukan massif justru melahirkan kabupaten-kabupeten dengan jumlah penduduk miskin paling banyak, paling korup, dan warganya paling banyak menderita ISPA. Misalnya di Kutai Timur. Di kabupaten itu hanya 37 desa atau 27 persen dari total desa yang mendapat layanan listrik dari PLN. Dan ironisnya, korporasi besar justru dibebaskan menggunakan listrik.

Di Kaltim, kata dia, saat ini ada 5 kota/kabupaten yang banyak kawasan pertambangan. Di antaranya, Samarinda  ada 76 kuasa pertambangan (KP), Kutai Kartanegara dengan 678 KP, Kutai Timur 78 KP, dan Paser dengan 48 KP. Dan separuh izin  pengerukan batu bara di Kalimantan ada di Kaltim.  Luas kawasan pertambangan di daerah ini menyamai luas daratan Kalimantan Selatan. (far)