PENYAMPAIAN laporan pertanggung jawaban (Lpj) APBD 2007 dan 2008 yang terlambat dua tahun, terus diributkan anggota DPRD Kukar. Dalam rapat paripurna yang khusus membahas hal ini kemarin, nyaris dibentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri penyebab keterlambatan. Namun, hasil rapat memutuskan, badan anggaran (banggar) tetap dipercayakan untuk memeriksa kemungkinan pelanggaran dalam Lpj itu.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Fatur Rachman itu, dihujani interupsi. Much Zainuddin Arhap dari fraksi Patriot mengatakan, harus dibentuk pansus untuk menelusuri apa yang salah dalam keterlambatan penyerahan Lpj APBD 2007 dan 2008. Sementara, Sudarto dari fraksi PDIP mengatakan, permasalahan ini harus dikembalikan ke Banggar. Karena secara mekanisme, Banggar adalah pihak yang paling kompeten untuk menelusuri permasalahan terlambatnya Lpj APBD 2007 dan 2008 itu diserahkan.

Sementara, Baharuddin Demmu dalam interupsinya mengatakan, keterlambatan Lpj 2007 dan 2008 harus betul-betul dicermati. Karena katanya, banyak pejabat yang ditahan karena korupsi di dua tahun penggunaan anggaran itu.

“APBD 2007 dan 2008 paling banyak membuat pejabat Kukar masuk penjara. Saya kira ini harus betul-betul dicermati pertanggung jawabannya. Dan yang paling penting, ini harus menjadi bahan pembahasan agar ke depan, tak terjadi lagi. Yakni tak ada lagi pejabat yang tersangkut kasus hukum,” katanya di gedung rapat paripurna DPRD Kukar.

Pada dasarnya, semua fraksi, yakni Golkar yang dijurubicarai Awang Yachoub Luthman, PDIP oleh Guntur, PAN oleh Heri Prasetyo Mubaroh, Patriot oleh Magdalena, PKS oleh Ilias Ibrahim, Demokrat oleh Sabir Nawir dan fraksi gabungan oleh Arif Arizal, mendukung dibentuknya pansus. Hanya saja, ada keinginan beberapa anggota yang ingin masalah ini dikembalikan ke banggar dulu.

Bahkan ketua sidang Fatur Rachman sempat mengajukan opsi voting karena tak ada pihak yang ingin mengalah. Namun, voting akhirnya gagal setelah diinterupsi oleh Sudarto dan anggota Fraksi Golkar Abdul Sani. Akhirnya, pimpinan rapat memutuskan bahwa masalah terlambatnya Lpj APBD 2007 dan 2008 itu, dikembalikan ke Banggar.

“Namun, semua pihak dapat mengawasi proses pemeriksaan yang dilakukan Banggar. Sehingga masalah ini bisa selesai,” katanya.

Pemkab Kukar Kamis (4/3) baru melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2007 dan 2008 Kukar. Padahal sesuai ketentuan, harusnya paling lambat 6 bulan setelah APBD digunakan. Meski menimbulkan kontra di anggota dewan, laporan itu tetap diterima dalam rapat paripurna 4 Maret lalu.

Pj Bupati Kukar Sulaiman Gafur menyebut alasan keterlambatan penyampaian Lpj itu akibat berbagai kejadian di Pemkab Kukar. Seperti peralihan posisi bupati akibat kasus hukum hingga pergantian penjabat bupati.

“Keterlambatan ini betul-betul tak disengaja. Ke depannya, ini tak akan terjadi lagi,” kata Sulaiman.

 Dalam penyampaian laporan itu, disebutkan pada 2007 total dana APBD yang terserap hanya Rp 3,331 triliun dari pagu anggaran Rp 4,936 triliun. Dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp 157,4 miliar dari target Rp 60,68 miliar.  Sementara dana perimbangan 2007, terealisasi Rp 2,805 triliun dari target APBD Rp 3,609 triliun.

Sementara APBD 2008, untuk belanja tidak langsung terealisasi Rp 798,014 miliar atau masih tersisa Rp 127,169 miliar. Sementara realisasi belanja langsung terealisasi Rp 2,890 triliun dari Rp 3,961 triliun pagu anggaran. (che)