Newsflash :
SKH Radar Tarakan Koran Terbesar di Utara Kaltim <<>> Selamat Datang di Situs Radar Tarakan <<>> End
Rubrik

Kolom

Berita Kaltim
Kamis, 11 Maret 2010
Kubar Terima 130 Pemohon Izin KP
Ismael: Tak Benar karena Pilkada

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat (Kubar) Ismael Thomas membantah pemberian izin Kuasa Pertambangan (KP) akan marak saat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Permohonan izin KP di Kubar katanya, banyak diajukan sejak 2001 lalu, saat dirinya masih menjabat sebagai wakil bupati Kubar. Pemberian izin KP selama ini jelasnya, sudah sejalan dengan peraturan pemerintah pusat.

“Tidak benar, kalau dikatakan pemberian izin KP oleh kepala daerah itu semata-mata ada kepentingan menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah),” tegas Ismael Thomas dihubungi KPNN, Rabu (10/3). Yang pasti katanya lagi, pemohon KP itu sejak 2001, bukan sekarang. Saat itu dia masih menjabat wakil bupati Kubar.

Ismael mengakui, sejak 2001 hingga 2010, Pemkab Kubar sudah menerima 130 pemohon KP. Dari jumlah itu, hingga sekarang dalam tahap eksplorasi sebanyak 110 pemohon. Sisanya 20 pemohon mulai melakukan eksploitasi (pengolahan lahan).

Pemberian izin ini tambahnya, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Terpisah, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak juga belum bersedia komentari pantauan peneliti LIPI yang menyebut penerbitan KP itu sarat dengan kepentingan politik. “Itu harus dibuktikan. Mana buktinya" Jangan asal omong. Nanti kalau sudah ada bukti, serahkan ke saya dan mari kita bahas bersama,” tantang Faroek, kemarin.

Sementara Wali Kota Samarinda Achmad Amins dan Kepala Distamben Samarinda Rusdi AR belum bisa dikonfirmasi terkait sorotan dari Erwiza Erman, peneliti Sumberdaya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini. Begitu pula dengan Pj Bupati Kukar Sulaiman Gafur. Media ini sudah menghubungi berulang kali, namun handphone Sulaiman Gafur tak aktif.

Sebelumnya Erwiza Erman mengatakan, sejak awal pertambangan di suatu daerah di Indonesia bahkan luar negeri, selalu dibarengi dengan kepentingan politik. Ini juga berlaku di Kaltim yang hingga saat ini terdapat sekitar 1.200 ada KP di lima kota/kabupatan. Ungkapan ini disampaikan kepada Kaltim Post setelah dirinya menjadi pembicara dalam kuliah umum dalam Kampanye Anti Generasi Suram Kalimantan di Universitas Mulawarman (Unmul), Selasa (9/3) lalu.

Sementara Kepala Distamben Kaltim Amrullah mengaku tak mempunyai data progres jumlah KP yang diterbitkan bupati/wali kota dari tahun ke tahun. Hal itu ia tidak bisa peroleh, karena sulitnya Distamben kabupaten/kota menyetorkan data ke Distamben Kaltim.

“Kami berat meminta data KP itu ke kabupaten/kota. Kami sudah menyurati bahkan sampai tiga kali, tapi tidak direspons. Cukup banyak alasan mereka ketika kita minta data,” ujar Amrullan keapda KPNN, kemarin.

Menurut dia, Distamben Kaltim baru bisa memperoleh data konkret ketika gubernur memerintahkan untuk memverifikasi jumlah KP yang ada di Kaltim. Hasilnya, kata dia, pada 2009 ditemukan ada sekitar 1.210 KP yang diterbitkan bupati/wali kota. “Data terakhir saja yang kami punya,” imbuhnya.

Terkait temuan LIPI yang melansir bahwa penerbitan KP tersebut sarat kepentingan politik, khususnya jelang atau pascapilkada, Amrullah tidak bisa menanggapinya. Karena data perkembangan jumlah KP tersebut, ada di tangan Distamben kabupaten/kota.

Pengamat pertambangan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman (Unmul) Ginanjar mengatakan, persoalan kasus tambang tidak bisa dikaitkan dengan politik. Karena katanya, bila persoalan tambang dibawa-bawa ke politik atau menyebutkan politik sebagai penyebab maraknya tambang, justru akan memperumit masalah.

“Kalau mau selesaikan masalah tambang, seperti misalnya kasus-kasus tambang, ayo sama-sama, tapi kalau itu dibawa ke politik lagi, ini malah bisa menjadi trik tersendiri,” katanya.

Trik yang dimaksud Ginanjar, yakni, hasil kajian LIPI itu digunakan salahsatu calon untuk menyerang calon lain yang kebetulan kepala daerah. “Hasil kajian LIPI itu, bisa-bisa dijadikan bahan lagi dari pihak tertentu. Memang benar mengupas masalah tambang yang dikaitkan dengan politik, tapi kalau dilihat efeknya, lebih banyak berimbas secara politik,” ulasnya. (rud/ibr/che)



Buku Tamu

Putra
7-9-2010 22:22:35

Saya adalah mahasiswa slah satu Universitas d Surabaya, Setelah saya balik dari Srabaya selama 3 tahun. Ternyata tdk ada perubahan yg signifikan trhdap Tarakan, dilihat dari beberapa aspek yaitu: Bandara Juata dikatakan Internasional tp mengurus bagasi penumpang msih ada mslah sperti kerusakan dan khilangan brang trus bangunan yg blum memadai, seharusnya hal ini cpet dbngun gedung baru untk menarik byk penrbangan k Tarakan shingga ekonomi Trakan cpat naik.  untuk jalan menuju ke UB melawati Gunung Amal, yg saya sndiri melihat ini rawan kecelakaan, apa lagi UB ud menjadi Negeri yg berada di satu2x Kaltara dan karena gunungnya trlalu tinggi maka ada perlunya perbaikan jalan untuk mempermudah akses perkuliahan. Tolong kpada Pmerintah Tarakan melihat ini, krena ini demi kemjuan kita bersama dan untuk Kaltara, mohon maaf salah kata dari saya, kritik dan saran ini hanya untuk membangun kota Tarakan yg kita cintai ini.



anak tarakan
22-8-2010 18:30:27

yang terhormat, bapak bapak polisi di kota tarakan. mohon di tertibkan bagi para pengguna kendaraan roda dua yang menggunakan lampu kabut berwarna kuning, apakah itu sesuai dengan standarisasi untuk kendaraan roda dua..?

masih banyak ditemui pengguna jalan menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat..!!



y_rachmadillah
5-8-2010 19:15:02

Semoga selalu Oc. Good bless.



abdul
20-7-2010 18:12:50

pt adani global melakukan pelanggaran kebun rakyat, tidak mau membayar tetapi melakukan pencurian buah labu. pemilik kebun rakyat tersebut yang tergabung dalam koperasi suka maju telah menuntut dengan claim 172 juta



Deny t.
14-7-2010 06:08:08

tolong info lowongan kerja di kota tarakan di tampilkan



erien
1-7-2010 13:54:11

Assalamu'alaikum....

Ijin gabung ney bwt radar Tarakan,,minta tolong info kerja diMalinau, dan minta tolong posting wilayah Malinau donk. Terima kasih sebelumnya

Wassalam

BR,

Erien



ardiyansyah
22-6-2010 07:55:33

tolong dong... info lowongan kerja ditarakan dimuat juga di website radar tarakan... biar radar tarakan terlihat lebih profesional.... tolong yah. buat radar tarakan tolong ditanggapi. terima kasih... maju terus radar tarakan,, n maju terus kota paguntaka.



maleakhi
20-6-2010 09:13:44

semoga yg terpilih menjadi bupati bulungan yg kinerjanya tlh di rsakn oleh masyarakat bulungan, lanjutkn!!



SATPOL PP KOTA TARAKAN
16-6-2010 10:46:09

Untuk saudara NItcH yang memberikan laporan melalui buku tamu website Radartarakan.co.id tanggal 14-6-2010 pukul 15:09:51, tentang ORANG GILA yang berkeliaran di sekitar THM dan Toko Makmur Kota Tarakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kami tindak lanjuti.

Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.....

by ADMIN

SATPOL PP KOTA TARAKAN



nitch
14-6-2010 15:09:51

gimana cara mengatasi masalah orang gila yg berkeliaran di jalan??

belakangan ini, warga sekitar hotel makmur-THM diresahkan oleh orang gila. orang gila ini perna memukul orang, membawa sajam, (maaf) memperlihatkan kelaminnya sehingga membuat orang2 disekitar menjadi takut. pernah kami melaporkan ke satpol PP, tapi dijawab mereka menunggu dana karena tidak ada ruang/kamar RS yang bisa menampung orang gila tersebut.

gimana mo jadi new singapore klo org gila dibiarkan saja?? apa kata dunia??



Index Hari Ini

    Berita Sebelumnya


    Copyright @2010 Media Link
    Gedung Biru Jl Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan 76126 Kalimantan Timur - Indonesia.
    Telp (0542) 735359-732158, Fax (0542) 735242.