Newsflash :
SKH Radar Tarakan Koran Terbesar di Utara Kaltim <<>> Selamat Datang di Situs Radar Tarakan <<>> End
Rubrik

Kolom

Berita Kaltim
Kamis, 11 Maret 2010
SK Diteken Tunggu Ketua DPRD Kaltim


SAMARINDA - Kendati pengesahan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC) sudah “di ketok palu” pada sidang paripurna VI DPRD Kaltim (8/3) lalu, namun pansus belum dapat memulai kerja  karena penandatanganan surat keputusan (SK) harus ditunda hingga Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisal pulang usai menjalankan ibadah umroh.

Penundaan itu, kata Ketua Fraksi PDIP Sudarno, disepakati dalam rapat unsur pimpinan usai pengetokan palu pembentukan Pansus  Divestasi KPC beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya penandatangan SK itu sudah bisa ditandangi waktu itu juga karena sebagian unsur pimpinan hadir dalam rapat tersebut. Namun kami tetap sepakat penandatangan SK itu ditunda menunggu kedatangan ketua (Mukmin Faisal, Red.) datang dari umroh,” jelas Sudarno.

Disebutkan Darno -- panggilan akrabnya, hadir dalam rapat pimpinan tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja dan Martin Apuy, Ketua FPBD Andi Harun, Ketua Komisi I Fuji Astuti, Ketua Komisi II HA Sofyan Alex, Ketua Komisi III Syahrus HS, Ketua Komisi IV Ali Hamdi dan wakil 6 fraksi lainya, FPPP, PAN, Demokrat, Gerindra, PDS, Golkar dan PKS.

Dikatakan Darno, keputusan akhir pengesahan Pansus Divestasi KPC itu adalah keputusan yang tepat. Tak ada kesia-siaan dalam Pansus KPC tersebut. Apapun yang akan dikerjakan Pansus nanti adalah untuk kesejahteraan rakyat, demi memperjuangkan hak rakyat atas kompensasi KPC sebesar Rp 280 miliar.

“Pansus ini kan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Kaltim, jadi bukan bentuk kesia-siaan,” ucapnya. 

Sekadar diketahui  berdasarkan hasil tanggapan fraksi-fraksi mengenai rencananya terbentukan Pansus Divestasi KPC, 6 fraksi di antaranya FDemokrat, FPKS, FPAN, FPPP, FPDIP, FGerindra-PDS menyetujui pembentukan Pansus Divestasi tersebut. Sedangkan dua fraksi lainnya, FGolkar dan FPBD menolak.

Diberitakan sebelumnya, Pembentukan Pansus Disvestasi KPC sempat diundur dan dilakukan pembahasan ulang. Pembatalan pengesahan Pansus KPC tersebut buntut dari tuntutan berberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) dan Forum Pemuda Pemerhati Tambang (FPPT) yang menolak adanya pembentukan Pansus KPC, dan meminta agar DPRD Kaltim membentuk Pansus Pertambangan dan Energi agar seluruh tambang yang ada di Kaltim dapat diawasi dan memberikan kontribusi yang benar kepada rakyat Kaltim, jadi Pansus tidak hanya mengurus divestasi PT KPC saja yang dianggap telah selesai.(hmsdprd)



Buku Tamu

Putra
7-9-2010 22:22:35

Saya adalah mahasiswa slah satu Universitas d Surabaya, Setelah saya balik dari Srabaya selama 3 tahun. Ternyata tdk ada perubahan yg signifikan trhdap Tarakan, dilihat dari beberapa aspek yaitu: Bandara Juata dikatakan Internasional tp mengurus bagasi penumpang msih ada mslah sperti kerusakan dan khilangan brang trus bangunan yg blum memadai, seharusnya hal ini cpet dbngun gedung baru untk menarik byk penrbangan k Tarakan shingga ekonomi Trakan cpat naik.  untuk jalan menuju ke UB melawati Gunung Amal, yg saya sndiri melihat ini rawan kecelakaan, apa lagi UB ud menjadi Negeri yg berada di satu2x Kaltara dan karena gunungnya trlalu tinggi maka ada perlunya perbaikan jalan untuk mempermudah akses perkuliahan. Tolong kpada Pmerintah Tarakan melihat ini, krena ini demi kemjuan kita bersama dan untuk Kaltara, mohon maaf salah kata dari saya, kritik dan saran ini hanya untuk membangun kota Tarakan yg kita cintai ini.



anak tarakan
22-8-2010 18:30:27

yang terhormat, bapak bapak polisi di kota tarakan. mohon di tertibkan bagi para pengguna kendaraan roda dua yang menggunakan lampu kabut berwarna kuning, apakah itu sesuai dengan standarisasi untuk kendaraan roda dua..?

masih banyak ditemui pengguna jalan menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat..!!



y_rachmadillah
5-8-2010 19:15:02

Semoga selalu Oc. Good bless.



abdul
20-7-2010 18:12:50

pt adani global melakukan pelanggaran kebun rakyat, tidak mau membayar tetapi melakukan pencurian buah labu. pemilik kebun rakyat tersebut yang tergabung dalam koperasi suka maju telah menuntut dengan claim 172 juta



Deny t.
14-7-2010 06:08:08

tolong info lowongan kerja di kota tarakan di tampilkan



erien
1-7-2010 13:54:11

Assalamu'alaikum....

Ijin gabung ney bwt radar Tarakan,,minta tolong info kerja diMalinau, dan minta tolong posting wilayah Malinau donk. Terima kasih sebelumnya

Wassalam

BR,

Erien



ardiyansyah
22-6-2010 07:55:33

tolong dong... info lowongan kerja ditarakan dimuat juga di website radar tarakan... biar radar tarakan terlihat lebih profesional.... tolong yah. buat radar tarakan tolong ditanggapi. terima kasih... maju terus radar tarakan,, n maju terus kota paguntaka.



maleakhi
20-6-2010 09:13:44

semoga yg terpilih menjadi bupati bulungan yg kinerjanya tlh di rsakn oleh masyarakat bulungan, lanjutkn!!



SATPOL PP KOTA TARAKAN
16-6-2010 10:46:09

Untuk saudara NItcH yang memberikan laporan melalui buku tamu website Radartarakan.co.id tanggal 14-6-2010 pukul 15:09:51, tentang ORANG GILA yang berkeliaran di sekitar THM dan Toko Makmur Kota Tarakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kami tindak lanjuti.

Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.....

by ADMIN

SATPOL PP KOTA TARAKAN



nitch
14-6-2010 15:09:51

gimana cara mengatasi masalah orang gila yg berkeliaran di jalan??

belakangan ini, warga sekitar hotel makmur-THM diresahkan oleh orang gila. orang gila ini perna memukul orang, membawa sajam, (maaf) memperlihatkan kelaminnya sehingga membuat orang2 disekitar menjadi takut. pernah kami melaporkan ke satpol PP, tapi dijawab mereka menunggu dana karena tidak ada ruang/kamar RS yang bisa menampung orang gila tersebut.

gimana mo jadi new singapore klo org gila dibiarkan saja?? apa kata dunia??



Index Hari Ini

    Berita Sebelumnya


    Copyright @2010 Media Link
    Gedung Biru Jl Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan 76126 Kalimantan Timur - Indonesia.
    Telp (0542) 735359-732158, Fax (0542) 735242.