BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda menyayangkan lambatnya proses audit aset SMA 10 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. Disdik juga mempertanyakan, kenapasampai saat ini BPKP belum menyerahkan hasil audit ke gubernur.

“Saya sangat sesalkan kenapa BPKP kaltim belum menyerahkan hasil audit aset ke gubernur, padahal audit sudah lebih dari 2 bulan,” jelas Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Samarinda, Yanu Ahmadi. Dijelaskannya, sampai saat ini belum ada perkembangan penyelesaian polemik di SMA 10. “Tapi jika BPKP memfasilitasi kedua pihak (SMA 10 dan Yayasan Melati, Red.) untuk duduk bersama membicarakan MoU kerjasama kedua pihak berarti BPKP juga masuk angin,” jelas Yanu.

Menurutnya, BPKP adalah suatu lembaga yang memeriksa keuangan Negara, jadi seharusnya jika ada kejanggalan harusnya langsung terjun kelapangan. Tapi ia tetap optimis BPKP tetap netral dan melakukan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Melihat kondisi saat ini, ia berpendapat bahwa proses penyelesaian sangat lambat. “Dari hasil audit aset yang dilakukan BPKP akan jelas, mana yang dibiayai APBD dan APBN serta mana yang dibiayai dana hibah,” papar Yanu.

Biarlah yayasan mengelola SMK Melati dan SMP Melati, sedangkan SMA 10 dikelola pemerintah.

Sementara itu, BPKP Kaltim  melalui Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Bambang Setiawan menyatakan telah selesai mengaudit asset SMA 10 dan segera akan diserahkan ke Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.  “Saya menjamin hasil audit sekolah tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sekembali dari Tarakan kami akan menyerahkan berkas hasil audit aset SMA 10 ke gubernur,” jelas Bambang saat dihubungi melalui telepon, kemarin.

Ia berharap pihak terkait sedikit bersabar karena audit tidak semudah membuat kursi yang sehari atau dua hari bisa selesai. “ Pilih mana? Cepat tapi hasil tidak maksimal atau lambat tapi hasil maksimal,” paparnya.

Dijelaskannya, jika ada sesuatu yang tidak jelas silahkan datang ke kantor BPKP, 24 jam ia siap menerima dan siap menjelaskan. “Saya menjamin BPKP tidak masuk angin,” pungkasnya. (*/ocr)