SAMARINDA- Di tengah upaya pemerintah Indonesia melakukan diplomasi menyelesaikan perbatasan Indonesia dan Malaysia, serta keinginan masyarakat untuk turun perang, anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Luther Kombong lebih memilih untuk melakukan boikot atas kepentingan Malaysia di Indonesia, bahkan di Kaltim.

“Cara boikot ini sangat elegan, misalnya gubernur, bupati, dan wali kota mencabut izin usaha investor asal Malaysia di Kaltim. Bahkan pengusaha juga bisa berperan dengan menghentikan kerja sama dengan pengusaha Malaysia,” tegasnya.

Pemboikotan ini menurutnya, sangat efektif untuk membuat Malaysia paham, betapa berharganya hubungan bilateral dua negara. Hal ini dilakukan karena perlakuan Malaysia terhadap Indonesia sudah melampaui batas hidup sebagai negara tetangga.

Perlakuan tak semena-mena yang menurutnya dirasakan Kaltim sebagai bagian Indonesia, seperti aksi pencurian kayu dan ikan di wilayah Indonesia, tetapi dianggap halal di Malaysia. Juga tidak diberikannya fasilitas pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Bukti-bukti sudah sangat banyak. Bisa dilihat data, berapa banyak alat berat milik pengusaha Malaysia yang diamankan TNI dan Polri selama menjaga di kawasan perbatasan Kaltim. Itu bukti nyata yang ada hingga sekarang,” terangnya.

Luther mengatakan, perang merupakan pilihan terakhir dan tersulit dari sekian banyak pilihan dalam menyelesaikan sengketa batas negara. Diakuinya, kepentingan Indonesia dan persoalan TKI di Malaysia, harus menjadi pertimbangan serius.

Tetapi dia sangat mendukung jika 2 juta TKI dipulangkan ke Indonesia. Meski akan menimbulkan dampak pengangguran, tapi ia memiliki cara untuk mengatasinya, yakni dengan memanfaatkan 4 juta hektare lahan tidur di Kaltim untuk dijadikan perkebunan maupun pertanian.

“Jika 2 hektare diperlukan tenaga kerja 1 orang, maka sudah diperlukan 2 juta orang. Jadi, 2 juta TKI di Malaysia itu angka yang kecil. Tinggal pemerintah daerah mau memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk memanfaatkan lahan tidur itu,” ucapnya.

Selain itu, Luther juga meminta agar TNI dan Polri semakin memperketat penjagaan wilayah perbatasan. Sebab ia menduga ada pembiaran masuknya TKI ilegal ke Malaysia. Jika berkaca di Nunukan-Kaltim sebagai pintu masuk TKI ke Malaysia, maka ada 500 ribu TKI yang dikirim ke Malaysia dan 170 ribu di antaranya adalah TKI ilegal. Langkah lain yang harus dilakukan pemerintah, yakni dengan membangun wilayah perbatasan, baik secara fasilitas keamanan maupun fasilitas umum untuk pertumbuhan ekonomi. (ak)