Kamis, 11 Maret 2010
Ajukan PK, Berharap Dapat Gugurkan Eksekusi
Pemkot Lakukan Perlawanan

BALIKPAPAN - Rupaya tawaran 200 miliar yang diajukan oleh pihak keluarga Aji Bachrudin sebagai uang damai tidak digubris oleh Pemkot. Pasalnya Pemkot dan pihak tergugat lainnya, dalam perkara Cemara Rindang, melakukan usaha luar biasa berupa peninjauan kembali (PK). Nota PK ini dibawa langsung oleh Kabag Hukum Pemkot, Aji Mohammad Sofyan ke bagian Perdata Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan Rabu (10/3) kemarin sekira pukul 14.00 Wita.
Dalam kesempatan itu Kabag hukum Pemkot tersebut juga melampirkan 10 point temuannya yang akan dijadikan sebagai bukti baru. Bermodalkan 10 bukti baru (Novum) inilah, Bagian Hukum Pemkot Balikpapan mengharapkan agar dilakukan penijuan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 2204 K/PDT/2007 yang tertanggal 2 Juni 2009; putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim di Samarinda pada 7 Nopember 2006 nomor 36/PDT/2006/PT.KT.Smda; dan putusan PN Balikpapan pada 15 September 2005 bernomor 7/PDT.G/2005/PN.Bpp.
Ada 10 novum (bukti baru) diantaranya adalah silsilah Sultan Kutai Kartanegara (Kukar), silsilah keturunan Sultan Sulaiman, nama-nama Sultan Kutai Kartanegara, surat pernyataan Haji Adji Mohammad Solehoeddin II Sultan Kukar Ing Martadipura XXI tertanggal Tenggarong 17 September 2009, dan surat dari ahli waris Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sasro bin Sultan Adji Muhammad Soleiman Al Adiel Chalifatoel Ammiroel Moe’minin Fibilade Koetai No 06/AKAS/PH/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta lampirannya, peta situasi kebakaran Klandasan Ulu tahun 1983, peta situasi lokasi kebakaran Kelurahan Klandasan Ulu – Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadia Balikpapan, akta jual beli tanggal 27 September 1990 No 254/117/BT/1990 dari Tuan Husein Yusuf kepada Anan Oslan atas sebidang tanah hak guna bangunan (HGB) No 219/Kel Klandasan Ulu seluas 55 meter persegi, dan sertifikat HGB No 219/Kel Klandasan Ulu dari Husein Yusuf telah dibaliknamakan kepada Anan Oslan berdasarkan akta jual beli pada 27 September 1990 dengan nomor 254/117/BT/1990.
“Terhadap perkara 56 tahun 2005 itu memang sudah inchract, namun kita tidak bisa mengajukan PK karena itu adalah perkara PK, tapi ini adalah perkara yang tekahir dan itu masih sebatas kasasi saja,” ucap Aji Sofyan kepada harian beberapa hari yang lalu. (bm-9/kpnn)