TARAKAN - Penerapan denda tilang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, mulai diterapkan di Tarakan, terutama dalam hal pembayaran dendanya. Kemarin, Rabu (10/3), mereka yang terjaring razia memadati ruang Pengadilan Negeri (PN) Tarakan menunggu giliran sidang.
Ada 402 berkas tilang yang masuk ke PN sepanjang bulan ini. Dari ratusan berkas pelanggaran lalulintas tersebut, semuanya disidangkan kemarin. Sidang dipimpim hakim AA Agung Gede Parnata SH CN, dibantu R Sihombing sebagai panitra pengganti. 
Sihombing kepada wartawan mengatakan, dari semua berkas yang masuk hanya 103 orang yang ikut persidangan. Sementara lainnya, tidak hadir di persidangan namun boleh mengambil bukti tilang seperti SIM atau STNK kepada panitra atau pihak kejaksaan usai persidangan. 
Untuk pelanggaran, rata-rata karena dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM. Serta kelengkapan kendaraan. Misalnya, plat nomor kedaraan maupun kelengkapan lainnya. Sehingga denda yang dibayarkan juga beragam, mulai dari Rp 50 ribu hingga ratusan ribu rupiah.
Sementara itu, data lain yang diperoleh wartawan dari pengunjung sidang kemarin, mengeluhkan soal tindakan aparat yang terkesan tebang pilih dalam melakukan penertiban. 
Misalnya, persoalan plat kendaraan yang dikeluarkan Samsat (asli) namun bagian pinggirnya sengaja dilipat. Dalam kasus ini, ada yang ditilang, ada juga yang tidak. Bahkan ada plat milik anggota yang di bagian pinggir platnya dilipat.(noi)