JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan 164 daerah dari 205 daerah otonom baru hasil pemekaran sudah menyerahkan data kepada tim evaluasi pemekaran daerah. Data itu akan menjadi bahan evaluasi yang ditargetkan rampung akhir bulan ini. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kemendagri Kartiko Purnomo mengatakan, data tersebut berupa kuisioner yang diisi sekretaris daerah, ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan asisten bidang pemerintahan.

“Tapi, harus dilampirkan data pendukung. Misalnya, pengurangan kemiskinan sudah dilakukan. Itu berarti harus ada perda pengurangan kemiskinan yang dilampirkan,” kata Kartiko di kantornya kemarin (8/3).

Kuisioner itu, kata Kartiko, meliputi empat faktor. Yakni, peningkatan kesejahteraan masyarakat, good governance, ketersediaan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah. “Masing-masing faktor didukung beberapa indikator,” katanya.

Akhir bulan ini, data dari daerah diharapkan terkumpul. Itu agar bisa diklafikasikan ke dalam lima kategori. Yakni, daerah sangat mampu, mampu, kurang mampu, tidak mampu, dan sangat tidak mampu. Tak hanya 205 daerah otonom hasil pemekaran, induk daerah pemekaran pun dievaluasi sama seperti daerah otonom. “Itu untuk membandingkan capaiannya. Idealnya kan harus ada daerah pembanding,” katanya.

Kalau memang ada daerah otonom yang nilainya jelek terus, tim evaluasi nasional akan merekomendasikan penghapusan. Tapi, menurut Kartiko, itu bakal sulit. “Belum pernah ada dalam sejarah daerah pemekaran dihapus. Menghapus daerah berarti menghapus undang-undang. Harus melalui proses politik di legislatif,” katanya. (aga/oki)