NUNUKAN-Reses anggota DPRD Nunukan ke kecamatan Sebatik Barat, benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan unek-unek atau persoalan-persoalan yang selama ini masyarakat sebatik barat alami.

acara yang berlangsung di ruang pertemuan kantor kecamatan sebatik barat [26/8] merupakan  bagian dari masa reses anggota DPRD Nunukan untuk menemui konsituen di daerah pemilihan [Dapil] tempat anggota DPRD tersebut terpilih.

H.Muhammad Saleh misalnya anggota DPRD Nunukan dari Partai Amanat Nasional [PAN] yang terpilih dari Dapil II, Kecamatan sebatik induk dan sebatik barat melakukan pertemuan dengan masyarakat sebatik barat.

Begitu antusiasnya masyarakat yang hadir dalam memberikan pertanyaan atau persoalan yang mereka alami di kecamatan sebatik barat sehingga terkesan kedatangan anggota DPRD ini sekaligus jadi ajang curhat warga kepada wakil rakyat yang hadir.

Iksan salah seorang petugas PPL, yang mengeluhkan tidak adanya dukungan insentif dari pemerintah kabupaten nunukan kepada petugas ppl di kecamatan sebatik barat padahal menurutnya UU No,16 tahun 2006 telah mengaturnya bahwa tingkat II harus sharing dengan pusat dan tingkat I ‘kami baru menerima insentif dari APBN dan APBD I sementara dari APBD II itu tidak ada’ Jelasnya

Selain itu iksan juga mengeluhkan minimnya sarana dan prasarana yang diberikan kepada para petugas ppl seperti yang disampaikan rekan iksan yang mengaku dari 17 petugas PPL yang bertugas  di kecamatan barat hanya terdapat  7 kendaraan operasional namun cukup ironis karena jika kendaraan operasional mengalami kerusakan, itu menjadi tanggungan dari ppl begitu juga dengan bbm  yang mereka gunakan. Lebih lanjut iksan menjelaskan akibat dari hal tersebut tentu menimbulkan dampak negatif sehingga ada kesan ppl tidak bertugas dengan baik ‘ ya kita bekerja sesuai dengan kemampuan anggaran’ jelasnya 

Pada kesempatan itu iksan juga mengusulkan kepada DPRD, agar kedepan apabila ada pertemuan dengan instansi teknis, agar benar-benar  yang diundang instansi teknis yang membawahi secara langsung para ppl sehingga bisa diperoleh kejelasan dan solusinya.

Sejumlah keluhan juga disampaikan warga yang hadir diantaranya persoalan air bersih, penerangan jalan, jembatan, normalisasi sungai, pembangunan pustu, rumah dinas sekolah sampai  pada pengurusan KTP, gaji aparat desa hingga baju dinas untuk para ketua RT.

Setelah mendengarkan baik pertanyaan maupun masukan dari masyarakat agar persoalan-persoalan yang dialami masyarakat sebatik barat, Muhammad Saleh memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa DPRD memiliki beberapa fungsi yang meliputi  fungsi Legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan,  yang terkait dengan fungsi DPRD menurut anggota DPRD dari Komisi III ini apa yang menjadi persoalan akan di tindaklanjuti dengan cara akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah instansi teknis ‘ saya berharap persoalan-persoalan dapat segera teratasi, tinggal bagaimana pemerintah melakukannya dengan cara skala proritas’ terangnya.

Melihat banyak persoalan yang terdapat pada masyarakat, Muhammad Saleh berpikiran kedepan prekuensi kunjungan ke lapangan harus lebih banyak, Kalau saat ini menurutnya proses reses prekwensinya cukup kecil yang hanya 20 persen  dan selebihnya  80 persen berada di kantor ,kedepan idealnya balik ‘saya rasa itu lebih ideal dan saya akan usulkan ke lembaga,’ tegasnya

Soal air bersih yang belum terealisasi di sebatik barat , padahal salah satu sumber air di sungai  Lapeo mampu melayani masyarakat bebebrapa di desa yang ada di sebatik barat, di tanggapi camat sebatik barat, jumianto s.sos, dikatanya, soal air bersih sudah masuk dalam program pemerintah kabupaten nunukan hal itu sudah di kuatkan dengan sudah survey terkait dengan kelayakan sumber air tersebut  namun mengenai waktunya masyarakat diminta untuk bersabar menunggu realisasinya‘ kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa cepat direaslisasikan karena kelayakannya sudah di uji‘jelasnya[ogy]