NUNUKAN - Dalam sidang paripurna penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah (Perda), kemarin (1/9), sempat menuai interupsi dari salah seorang anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Golkar, Lukman SSos. Interupsi ini disampaikan, saat Wakil Ketua DPRD Ruman Tumbo yang memimpin sidang paripurna menanyakan, setuju atau tidaknya para anggota DPRD, untuk menetapkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Nunukan 2009 menjadi Perda. “Perda ini saya setujui, tapi ada item pekerjaan yang belum dapat saya setujui. Pertama, mulai pembahasan anggaran 2008 sampai pelaksanaan APBD 2009, mengenai anggaran kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di hutan lindung, belum dapat legalitas formal dari instansi terkait,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Ruman Tumbo SH yang duduk berdampingan dengan Bupati Nunukan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekkab Nunukan Zainuddin HZ MSi mengatakan, Ia mengetahui memang ada catatan-catatan dari Fraksi Golkar yang tak dilaksanakan. “Proyek pembuatan jalan di hutan lindung, tak disetujui untuk pencairan anggarannya, sebelum ada surat persetujuan dari Menhut. Tapi nanti akan kita beri catatan kepada Pemkab dan dibicarakan lebih lanjut,” terangnya.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2009 ini, telah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dan atas dasar tersebut menurut Ruman, DPRD dan Pemkab Nunukan telah membahas secara bersama guna menyempurnakan Raperda tersebut, sesuai hasil evaluasi Gubernur Kaltim tertanggal 31 Agustus 2010.  “Secara umum hasil evaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 903/7611/210-V/Keu tanggal 18 Agustus 2010 memberikan penjelasan berupa saran – saran guna perbaikan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah ke depan, baik berupa peningkatan kualitas sistem pengendalian internal ataupun dalam rangka mematuhi Peraturan Perundang-undangan,” jelas Ruman membacakan.

Dari hasil evaluasi tersebut pula, dewan kemudian menyarankan Pemkab Nunukan untuk mengupayakan langkah-langkah efektivitas penyusunan perencanaan belanja dan percepatan terhadap pelaksanaan anggaran. Sehingga fungsi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dapat terjamin, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Rapat paripurna ke-8 masa sidang II ini kemudian dilanjutkan dengan, pembacaan surat keputusan DPRD Nunukan tentang persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Drs Indra Jaya MSi. (dra/adv)