NUNUKAN – Fakta baru terungkap, bahwa proyek pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan (HLPN) ternyata tidak melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat.

“Memang faktanya, dinas kehutanan tak dilibatkan dalam pembahasan proyek jalan yang diklaim masuk kawasan HLPN,” beber Lukman Ssos, anggota DPRD Nunukan kemarin (1/9).

Tidak dilibatkannya Dishutbun, lanjut Lukman, pernah diakui oleh Kepala Dinas Kehutanan yang saat itu masih dijabat Ir Suwono Thalib-yang kini terlibat kasus dugaan korupsi dana bergulir (revolving fund) program pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Dengan demikian, Lukman menilai, bisa diartikan bahwa koordinasi lintas sektoral terutama antara Dinas PU dan Dishutbun waktu itu sangatlah lemah, dan kini muncul pula PU yang mempertanyakan titik koordinat HLPN, maupun peta batas HLPN.

“Kan ini lucu sekali, PU melaksanakan proyeknya tanpa mengetahui titik lokasi, masuk kawasan apa, di mana titik koordinatnya, kan ada Dishutbun yang secara teknis punya wewenang dalam bidang kehutanan. Kenapa tidak menjalin koordinasi, apa memang tidak berkoordinasi,” nilainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di antara bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan lindung ini juga sempat mendapat penolakan beberapa fraksi di DPRD, karena dianggarkan kembali di APBD 2010, yakni untuk proyek pembangunan jalan Panamas Makodim dengan anggaran Rp 12,3 miliar lebih, pembangunan jalan dari Kuburan Tator ke sungai Fatimah dengan nilai Rp 4 miliar lebih. Pembangunan jalan poros tengah Sungai Nyamuk-Bebatu dengan panjang 15 km dengan nilai anggaran Rp 1,4 miliar lebih.

Serta pembangunan jalan pintas Km 2 menuju Km 8 Binusan yang di dalamnya terdapat keuangan provinsi senilai Rp 3 miliar dan APBD Nunukan Rp 5,3 miliar lebih. Total keseluruhan dari 4 item pekerjaan senilai Rp 26,2 miliar lebih.

Namun disayangkan Lukman, penolakan terhadap proyek pembangunan jalan di HLPN tidak bisa kokoh bertahan, lantaran hanya fraksinya lah yang bersikukuh agar tidak meneruskan proyek itu dengan beberapa catatan, yakni: bisa dilanjutkan asalkan ada rekomendasi atau izin dari Menteri Kehutanan terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung.

“Ya kalau satu fraksi saja yang menolak, ya susah. Karena itu, anggaran proyek di kawasan HLPN tetap jalan, bahkan anggarannya sudah cair,” sesalnya.

Kasus HLPN ini juga pernah disampaikan – Gabungan LSM di Nunukan ke Polres Nunukan Maret lalu, bahkan sampai pula ke Polda Kaltim.

Gabungan LSM ini terdiri dari LSM L-Haerindo yang ditandatangani Mansur Rincing, LSM Gerakan Tujuh (G-7) oleh Sumari, LSM KALIMA Baslan SE, PMC Pemuda Pancasila Agus Mahesa, LSM Legensi yang ditandatangani Abdul Kadir serta LPADKT Nunukan ditandatangani Kornalius Tadem SH.

Kedatangan gabungan LSM ini langsung diterima Kapolres Nunukan AKBP Rhinto Prastowo beserta beberapa perwira lainnya.

Ketua LSM G-7, Sumari mengungkapkan tentang dampak negatif dari hancurnya hutan lindung di Nunukan. Seperti, dampak semakin menipisnya ketersediaan sumber air bagi masyarakat. Jika dibiarkan kawasan hutan lindung rusak, maka salah satu dampak negatifnya adalah mengurangi debit air. Sumari mengaku akan mendukung kegiatan pemanfaatan kawasan hutan lindung, sepanjang kegiatan dimaksud memiliki status hukum yang jelas, ada surat izin dari menteri kehutanan.

Sementara itu Mansur Rincing LSM L Haerindo menambahkan, dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan lindung yang dikhawatirkan adalah munculnya dampak sosial. Bahkan, kata dia, hutan lindung sekarang ini peruntukkannya tak hanya untuk pembangunan jalan, malahan, diduga sudah ada pengkaplingan lahan.

LSM Legensi Abdul Kadir menambahkan, kegiatan proyek jalan masuk dalam kawasan hutan lindung yang sudah direboisasi juga merupakan temuan Inspektorat Jenderal Kehutanan.

Untuk diketahui dalam laporan gabungan LSM ini isinya meliputi: kronologis kegiatan proyek di kawasan hutan lindung di Nunukan, seperti pada tanggal 28 November 2007, di mana Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim memberikan saran pertimbangan teknis permohonan pinjam pakai kawasan hutan lindung kepada Gubernur Kaltim, dengan nomor surat 522.21.7273/DK-VIII/2007. Salah satu poin penting dalam surat itu dinyatakan, pemohon (Pemkab Nunukan) tidak diperkenankan melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan yang dimohon sebelum mendapat surat persetujuan dan penetapan dari menteri kehutanan.

Permasalahannya: Pemkab Nunukan ternyata telah melakukan kegiatan proyek pembuatan jalan di kawasan hutan lindung meskipun belum ada persetujuan dan penetapan dari menteri kehutanan.

Kegiatan tersebut, telah dilaksanakan sejak 2005 dan berjalan sampai tahun anggaran 2010, meskipun ada beberapa fraksi di DPRD Nunukan yang menolak pembangunan jalan di kawasan hutan lindung dimaksud.

Sementara itu, konfirmasi harian ini ke Kepala Dinas PU Nunukan Ir Khotaman tidak berhasil, konfirmasi via seluler tidak ada jawaban, sementara di kantor sedang tidak berada di tempat.

“Bapak sedang tidak ada di tempat,” jawab salah satu pegawai PU.

Namun pada berita edisi Rabu (1/9) kemarin, Kepala DPU Nunukan Ir Khotaman  mengungkapkan bahwa, hampir semua lini membahas tentang kasus HLPN, baik di DPRD maupun lini lainnya. Namun, lanjutnya, sampai saat ini, belum bisa dipastikan,

“Di mana sih hutan lindung Pulau Nunukan itu? Ada nggak titik-titik koordinatnya, letak batasnya dan sebagainya,” tanyanya.

Karena itu, ia berharap, semua lintas sektoral duduk satu meja, dengan acuan SK Menteri Kehutanan yang terbaru, ditambah peta batas HLPN Nunukan. “Barulah, akan ketahuan di mana saja titik koordinat HLPN, kegiatan apa saja yang masuk dalam kawasan HLPN itu,” timpalnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa, kegiatan atau proyek pembangunan jalan di kawasan yang diklaim masuk kawasan Hutan Lindung tetap berjalan. Mengapa? Lantaran, alokasi anggaran telah disetujui dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2010, yang ditandatangani oleh Pemkab Nunukan dan DPRD Nunukan.

“Artinya, DPRD pun menyetujui, dan DPU mencairkan karena telah disahkan. Dan proyek tetap berjalan sampai saat ini,” lengkapnya.

Khotaman sendiri bakal ikut diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran UU Kehutanan dan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di kawasan HLPN.

Bahkan, ada kemungkinan Polres Nunukan yang menangani kasus ini, bakal menjemput paksa. Ini lantaran, Polres Nunukan telah dua kali melayangkan surat pemanggilan, namun tak juga digubris.

Kasatreskrim Polres Nunukan AKP Indratmoko menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak dua kali. Pada surat pemanggilan pertama, Ir Khotaman tak bisa memenuhinya lantaran mengikuti pertemuan pembahasan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) di Samarinda.

Pada undangan kedua, pun demikian, lanjut kasat, yang bersangkutan tak juga memenuhi pemanggilan. “Penjemputan paksa bisa saja dilakukan, tapi kami tetap beritikad baik untuk memanggil bersangkutan dengan cara yang lebih baik, toh beliau juga tak kemana-mana, ada di Nunukan,” kata kasatreskrim.

Sementara itu, Kepala DPU Nunukan Ir Khotaman saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dirinya dalam kasus HLPN. Ia juga mengklarifikasi bahwa, pada pemanggilan pertama dirinya memang tak bisa memenuhi, lantaran ada tugas luar daerah yakni rapat pembahasan tentang DAK.

“Nah, untuk pemanggilan yang kedua kalinya saya datang kok, hanya saja waktu itu tak ada yang bisa saya temui, yang jelas saya sudah datang ke Polres Nunukan untuk panggilan