NUNUKAN – Carut marutnya entri database tenaga honorer di tingkat Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Setkab Nunukan bukan isu belaka.

Ini bisa dibuktikan dari masuknya data base pengangkatan tenaga honorer ke Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Nunukan banyak tidak sesuai persyaratan, bahkan adapula yang otomatis ditolak aplikasi karena tak sesuai umur dan persyaratan lainnya. Disebutkan Kepala BKDD Nunukan Drs Sabaruddin, sebanyak 301 berkas database honorer telah masuk ke BKDD Nunukan dari tiap SKPD. Data yang masuk ini, lantas diproses sesuai aturan yang ada yakni berdasarkan Surat Edaran MenPAN tahun 2010 tentang pengangkatan tenaga honorer, terhitung Januari 2005. Isi surat edaran, juga telah disosialisasikan ke SKPD dan aparat kecamatan. “Kapasitas BKDD hanya menghimpun data yang masuk, setelah itu diserahkan ke Inspektorat dan diverifikasi. Hasilnya, sama-sama diserahkan ke BKN,” bebernya.

Disebutkan, hasil verifikasi dan berkas yang masuk ke BKDD diketahui hanya 230 berkas dianggap telah memenuhi persyaratan, dan 71 berkas tidak memenuhi persyaratan. Nah, faktanya database honorer yang tidak sesuai persyaratan ini ternyata didominasi tenaga honorer dari Dinas Pekerjaan Umum yakni sebanyak 20 berkas, dan 33 berkas sudah sesuai persyaratan. “Jadi, kalau ada ketidakpuasan, komplain dan sebagainya selayaknya ditujukan ke SKPD bersangkutan, karena database ini awalnya diketahui dan diawasi langsung kepala SKPD masing-masing,” jelasnya.

Ditegaskan, hasil verifikasi dari Inspektorat ini selanjutnya akan diserahkan ke BKN. Kemudian, BKN bersama BPKP, KemenPAN, akan turun ke lapangan, memastikan database yang telah disampaikan oleh daerah telah sesuai dengan ketentuan yang ada. “Hasil verifikasi di Inspektorat belum tentu bisa lolos di tingkat pusat. Jadi, pemeriksaannya sangat berlapis dan prosedural, tidak ada lagi ruang untuk melakukan tindakan di luar ketentuan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masalah permohonan database pengangkatan tenaga honorer SKPD sempat menjadi sorotan masyarakat Nunukan, bahkan di kalangan wakil rakyat. Di antara sekian banyak tenaga honorer yang lolos pengajuan berkas di SKPD nya, terdapat pula tenaga honorer di salah satu dinas terkait yang mengaku telah mengabdi sejak 2004 tapi tidak masuk dalam database pengajuan pengangkatan menjadi PNS. Sebaliknya, tidak sedikit honorer dari instansi lain yang baru masuk tahun 2008 masuk database.

Dikonfirmasi terpisah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Nunukan Drs Abdul Karim menegaskan, hasil verifikasi telah selesai, dan telah diserahkan ke BKDD. Hasil verifikasi selanjutnya diserahkan ke BKN untuk diverifikasi ulang.

Jika, kemudian, masih ada data tertinggal, atau ada aduan dan komplain masyarakat atau honorer yang tidak masuk database tapi telah sesuai persyaratan bisa disampaikan untuk diteliti kembali. “Kita juga meminta dukungan dari rekan-rekan LSM atau pers jika menemukan temuan dan permasalahan tentang database tenaga honorer, sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya,” lengkapnya.

Untuk diketahui, dalam pengajuan database honorer ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya: SK yang dikeluarkan pejabat berwenang TMT Januari 2005, Surat Perintah Membayar (SPM), daftar gaji serta bukti absensi. (ica)