SEKRETARIS LSM Ling-HAM Nunukan Agus Mahesa mengaku geram dan sedih, terkait carut marutnya pendataan database tenaga honorer di Kabupaten Nunukan.

Bahkan, yang lebih disesali adalah di tingkat SKPD yang dianggap lemah dalam pengawasan, ditambah lagi titipan oknum pejabat bahkan istri pejabat juga ikut “bermain”. “Yang sesuai persyaratan malah tidak masuk database, yang tidak sesuai justru masuk database. SKPD ini sengaja atau tidak, atau ada unsur kedekatan. Kepala SKPD jangan asal teken. Kan Kasihan mereka yang sudah lama mengabdi belum juga bisa terangkat, sedangkan yang baru masuk di atas tahun 2005 bisa masuk database. Sungguh tidak adil,” sesalnya.

LSM Ling-HAM, lanjutnya, juga telah mengetahui sedikitnya 18 tenaga honorer di PU yang tidak sesuai dengan persyaratan namun masuk dalam pengajuan database. Yakni, 6 tenaga honorer yang mengabdi sejak tahun 2006, 3 tenaga honorer masuk tahun 2007 dan 2 honorer masuk tahun 2008, selebihnya honorer yang ada juga di atas SK tahun 2005.

Itu baru di ibu kota kabupaten, bagaimana yang di kecamatan terjauh seperti Krayan, Krayan Selatan, Sebuku, Lumbis, dan kecamatan lain yang sulit dijangkau, serta minimnya akses informasi. “Media informasi itu harusnya terbuka lebar hingga ke kecamatan terjauh, peran Humas juga dituntut, jangan hanya berkutat pada video dan rekaman semata, tapi juga lebih proaktif menyebarluaskan informasi secara merata,” harapnya.

Untuk diketahui, dalam mekanisme proses pendataan dan validasi data tenaga honorer tahun 2010 mengacu pada surat edaran Menpan dan RB No 5/2010, yang kemudian serat edaran tersebut disosialisasikan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten. Di daerah, tiap dinas instansi menghimpun data base tenaga honorer masing-masing, kemudian diserahkan ke BKDD. Selanjutnya, BKDD menyerahkan ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, Inspektorat dan BKDD bersama-sama melanjutkan ke BKN. BKN sendiri bekerja sama dengan BPKP. Setelah selesai verifikasi, maka BKN yang akan mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP).

Paling lambat 31 Agustus data sudah masuk ke BKN, selanjutnya, BKN menindaklanjuti dengan meghimpun daftar data tenaga honorer tiap intsansi pusat dan daerah, yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh Tim BKN dan instansi terkait. Nah, setelah database tenaga honorer ini valid, maka BKN melaporkan ke Menpan untuk kemudian menetapkan alokasi formasi tenaga honorer pada November 2010. Terkahir, BKN akan menetapkan tenaga honorer pusat pada November-Desember 2010, dan penetapan tenaga honorer daerah yang dijadwalkan November hingga Maret 2011. (ica)