KARENA waktunya kurang dari 7 minggu, KPU Kaltim bergerak cepat mengusut dugaan pelanggaran Pilbup Kukar. Setelah berkonsultasi ke KPU Pusat, untuk mengusut siapa yang salah dalam proses penetapan calon Pilbup Kukar, KPU Kaltim akan memanggil Ketua KPU Kukar Rinda Desianti beserta 4 anggotanya, Rabu (10/3) besok.

Pada pemanggilan tersebut, KPU Kaltim ingin memeriksa dokumen proses pendaftaran hingga penetapan calon. Jika benar telah terjadi pelanggaran, maka harus dijatuhkan sanksi. Apabila yang bersalah di pihak KPU Kukar, maka ketua KPU beserta anggota yang terlibat akan dinonaktifkan. Namun, sebaliknya, kalau yang melanggar itu adalah calon, maka si calon tersebut yang didiskualifikasi.

“Ini yang harus kami periksa. Siapa sebenarnya yang bersalah,” ujar Anggota KPU Kaltim Syahrin Naihasy. Keteledoran di pihak KPU Kukar bisa disimpulkan, lanjut Syahrin, apabila ke-12 surat pernyataan yang ditandatangani calon tidak disosialisasikan KPU Kukar. Tiap surat pernyataan itu, sambung dia, harus diberitahukan kepada calon apa dampak hukumnya jika terjadi pelanggaran atau tidak sesuai pernyataan yang telah ditandatangani pasangan calon.

“Tapi kalau KPU Kukar sudah melakukan kewajibannya, berarti yang melanggar adalah si calon. Namun jika tidak menyosialisasikan dampak hukum atas surat pernyataan itu, berarti KPU Kukar yang bersalah. Karena itu semua harus kami periksa dulu,” tuturnya.

Sebelumnya, Rita Widyasari mengaku tahu aturan dalam pencalonannya. Menurut dia, seharusnya dalam membaca aturan secara lengkap alias tidak sepotong-potong.

“Yang jelas, saya juga tahu aturan. Saat mendaftar memang harus menyerahkan surat bersedia nonaktif dan di PP 16 KPU saya baru nonaktif setelah ditetapkan sebagai calon,” tegasnya. “Jadi aturan harus dibaca lengkap, demikian pula dengan tata tertib DPRD. Jangan cuma surat edaran Depdagri,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kukar Lukman mengaku masih mengkaji seluruh prosedur pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kukar. “Bukan saja prosedur bagaimana pendaftaran pasangan calon, tetapi juga prosedur yang ditempuh KPU Kukar. Apakah mereka sudah sesuai aturan atau tidak,” kata Lukman menjawab tudingan sejumlah LSM atas pengesahan APBD Kukar 2010 yang cacat hukum lantaran menilai status Rita Widyasari (Ketua DPRD Kukar) seharusnya nonaktif dan tak boleh menandatangani pengesahan APBD Kukar 2010.

Dikatakannya dari kacamata Panwas, sesuai Peraturan KPU No 68/2009, mengenai syarat-syarat pasangan calon, sudah diatur bahwa bagi ketua DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah harus membuat surat pernyataan bersedia nonaktif dari jabatannya. “Panwas akan meneliti secara administrasi dulu mengenai surat pernyataan ini. Seandainya surat pernyataan ini sudah dipenuhi yang bersangkutan, artinya tidak ada masalah. Kalau berkaitan penandatangan APBD, tentu itu tergantung dengan lembaganya. Apakah sudah memproses nonaktif sebagai ketua DPRD atau beum. Nah, surat ini yang belum kami terima,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kukar Rinda Desianti belum bersedia menanggapi perdebatan aturan ini karena masih akan berkonsultasi dengan KPU Kaltim. “Ini masih kami konsultasikan dengan KPU Kaltim,” katanya.

Namun berdasarkan informasi di internal KPU Kukar, para calon telah mengetahui dampak hukum apabila menyalahi surat penyataraan pencalonan di KPU. Sosialisasi terkait 12 pernyataan itu bahkan telah dilakukan di Pendopo Odah Etam Tenggarong sejak 18 Oktober 2009.  (ibr/gs)