JAKARTA - Ketegangan terjadi di internal Badan Kehormatan (BK) DPR. Karena dianggap tidak bisa bekerja sama dan otoriter, Ketua BK Gayus Lumbuun diprotes para koleganya sesama anggota BK.

Persoalannya cukup serius. Sembilan di antara sebelas anggota BK DPR mendesak agar FPDIP menarik Gayus dari posisi ketua lembaga yang bertugas menegakkan kode etik anggota dewan itu.

"Kami ingin beliau (Gayus) turun dari pimpinan BK. Supaya FPDIP menunjuk yang lain saja," kata Wakil Ketua BK Chairuman Harahap kemarin (10/3).

Sewaktu dihubungi, Chairuman yang legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar Jakarta. Dia menjelaskan, di antara sebelas anggota BK, sembilan sudah menandatangani surat protes. Pernyataan itu, bahkan, sudah dikirimkan ke pimpinan DPR sebelum reses. "Sekitar 5 Maret lalu," ujarnya.

Dua anggota yang tak membubuhkan tanda tangan ialah Tri Tamtomo dari FPDIP dan Gayus sendiri. Pada dasarnya, sembilan anggota BK lintas fraksi itu tidak mempersoalkan status keanggotaan Gayus di BK. Tapi, lebih ke soal posisinya sebagai ketua BK. Menurut Chairuman, Gayus dianggap tidak bisa menjalankan kepemimpinan di BK dengan semangat kolektif-kolegial.

BK terdiri atas sebelas anggota dengan seorang ketua dan dua wakil ketua. Setiap keputusan seharusnya diputuskan bersama-sama. "Keputusan malah diambil sendiri, otoriter-lah. Tidak bisa bekerja sama," tandasnya.

Apa contoh konkretnya" "Intinya, apa yang sudah diputuskan dibatalkan seenaknya," kata Chairuman tanpa merinci lebih lanjut. BK memang dibatasi tatib agar tidak sembarangan membocorkan kasus-kasus pelanggaran kode etik anggota dewan yang tengah diperiksa.Saat Pansus Angket Kasus Century dibentuk awal Desember 2009, Gayus ditunjuk fraksinya menjadi wakil ketua pansus. Karena itu, dia lantas ditarik dari posisi ketua BK. Dia hanya menjadi anggota biasa. Selanjutnya, koleganya sesama anggota BK dari FPDIP, Tri Tamtomo, didapuk menjadi ketua BK. Sesuai dengan asas proporsionalitas, posisi ketua BK memang sudah jatah FPDIP.

Setelah pansus merampungkan tugas, Gayus kembali diminta fraksinya memimpin BK. "Kembali menjadi pimpinan sudah mengambil tindakan macam-macam tanpa bicara (dengan yang lain, Red). Ini membuat suasana menjadi tidak comfort (nyaman, Red)," kata Chairuman.

Anggota BK dari FPPP Hisyam Alie membenarkan bahwa dirinya ikut mengajukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Gayus Lumbuun. Dia menegaskan, mereka tidak bermasalah dengan FPDIP dan memahami sepenuhnya bahwa posisi ketua BK memang menjadi jatah FPDIP.

"Tapi, beliau (Gayus) kurang sekali koordinasi dengam pimpinan BK yang lain," ungkapnya. Meski begitu, Hisyam tidak mau menyebut secara terbuka contoh konkret lemahnya fungsi koordinasi Gayus. "Saat menyusun acara atau jadwal kan mestinya harus rembug dengan pimpinan yang lain," ujarnya.

Menurut Hisyam, para anggota BK sempat merasa nyaman saat Tri Tamtomo menjadi ketua BK menggantikan Gayus Lumbuun. Tapi, dua bulan kemudian muncul lagi surat dari FPDIP yang menetapkan Gayus kembali sebagai ketua BK. "Padahal, kami semua sudah seiya sekata," akunya.

Terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie membenarkan adanya protes sejumlah anggota BK terhadap Gayus Lumbuun. Dia berharap persoalan itu bisa segera diselesaikan secara internal. "Memang ada suratnya. Tapi, nanti kita selesaikan dengan baiklah. Sebab, dalam tatib tidak ada ketentuan mosi tidak percaya itu," paparnya.

FPDIP merespons serius persoalan tersebut. Minggu depan, diagendakan rapat khusus untuk membahas itu. "Tentu akan kami pertanyakan permasalahannya dahulu," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo saat dihubungi via ponsel.

Menurut dia, acuan yang menjadi pegangan bersama adalah tata tertib DPR. Prinsipnya, katanya, penempatan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan merupakan bagian dari kewenangan fraksi. "Kalau ada permasalahan, kan bisa dibahas internal dulu," saran Tjahjo. (pri/bay)