Rencana Dialokasikan di Perubahan APBD 2010

TARAKAN – Sebanyak 7 surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembentukan provinsi Kalimantan Utara (Utara) telah diteken Wali Kota Tarakan H Udin Hianggio. Sesuai alas hukum yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2007 tentang pemekaran wilayah, salah satu SK yang dikeluarkan ialah persetujuan pendanaan untuk menunjang terbentuknya Kaltara.

Wali Kota Udin Hianggio mengatakan, nominal pendanaan bersifat urgensitas dan menyesuaikan pada kerangka APBD di setiap daerah. Mengenai pendanaan, meskipun harus berpegang teguh pada kerangka APBD, seluruh kepala daerah di wilayah utara ini bersama tim percepatan Kaltara selalu berjuang bersama-sama.

Ia mengaku, memang ada komitmen dari setiap daerah untuk membantu dana, namun besarannya perlu menyesuaikan tingkat kebutuhan dan kepentingan dari daerah itu sendiri.

“Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk terwujudnya provinsi baru ini, dan kami kerahkan semua dukungan itu. Tapi untuk pengeluaran dana, sesuai mekanisme tetap harus berpegang pada kerangka APBD. Kalau ada di APBD, pasti akan kami berikan dukungan dana. Itu komitmen kami,” kata Udin Hianggio.

H Udin menandaskan, dukungan sudah selayaknya diberikan melihat besarnya rentan kendali saat ini antara provinsi di Samarinda dengan daerah-daerah di wilayah utara. Namun sementara, pengalokasikan dana untuk pemekaran diakuinya belum ada patokan dalam bentuk nyata dari besaran dana yang harus diberikan masing-masing kabupaten/kota. Komitmen untuk memberikan sebagian aset dan dana penunjang bersifat urgensitas dan dimungkinkan anggaran tersebut akan dimasukkan dalam anggaran perubahan APBD 2010.

“Tahun 2008 dan sebelumnya dari daerah juga sepakat berikan dana untuk tim berjuang ke pusat. Namun, salah satu kendala pencairannya ketika ada di anggaran tidak begitu langsung bisa cair. Masih harus lihat urgensinya. Tahun ini kami sudah anggarkan, tetapi tetap harus dilihat kepentingannya jangan sampai hanya untuk kepentingan politik,” jelasnya.

“Termasuk juga dukungan kalau provinsi Kaltara terbentuk, pemerintah daerah akan siapkan dana untuk menunjang pembangunan daerah itu. Karena saya melihat Kaltara ini adalah kebutuhan masyarakat Kaltim bagian utara, bukan di kalangan politik. Kita harus bisa melihat secara objektif,” tegas Udin Hianggio menambahkan.

Berbeda dengan 4 daerah lainnya, beberapa pihak termasuk tim percepatan menyatakan hanya Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang sedang dalam tahap proses pemenuhan persyaratan. Jika Tarakan, Malinau, Bulungan dan Nunukan dinyatakan 100 persen komplit, maka KTT masih masih progress.

Ditanya mengenai progress yang sedang berjalan, Bupati KTT Undunsyah mengklaim bahwa persyaratan administrasi dari wilayahnya sudah tuntas sejak 2007 lalu.

“Sebagai kepala daerah, saya juga termasuk dalam tim percepatan Kaltara itu. Nah kalau dibilang KTT proses administrasinya belum, tahun 2007 proses administrasi pembentukan Kaltara itu sudah dilakukan oleh pemerintah KTT. Meskipun waktu itu di bawah PJ (penjabat bupati, Red.),” jawab Undunsyah kemarin (7/1).

Namun sepengetahuan Undunsyah, aturan hukum yang digunakan untuk pembentukan provinsi baru masih PP 129/2004. Sehingga dia meminta sebagai daerah yang dikatakan muda karena baru dipimpin kepala daerah definitif, jika semua 4 daerah lain telah menuntaskan persyaratan tersebut, diharapkan akan ada koordinasi.

“Pada prinsipnya seluruh warga KTT mendukung. Nah kalau semua daerah sudah selesai sesuai aturan, ya istilahnya kan saya anak baru mungkin baiknya mencontoh terlebih dahulu. Lalu jika diberikan draft persyaratannya, kami juga tentu pelajari dulu. Kalau SK tahun 2007 diintruksikan untuk diperbaharui, asal daerah lain juga perbaharui, maka akan kami proses secepatnya,” pungkasnya. (*/dta)