TARAKAN – Seiring meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara berkunjung di wilayah Utara Kaltim, Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan akan terus meningkatkan pengawasannya terhadap orang asing. Tak terkecuali bagi pihak perhotelan yang menjadi tempat persinggahan sementara orang asing tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, Bambang Wisnu Wardhana menegaskan, pengurusan dokumen keimigrasian hukumnya mutlak bagi warga negara asing (WNA) yang keluar masuk dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

”Seperti yang tertuang dalam pasal 71 tentang keimigrasian, setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memberikan segala keterangan mengenai identitas dirinya, termasuk bagi semua hotel yang menerima tamu orang asing,” tegas Bambang Wisnu Wardhana  kepada Radar Tarakan di sela-sela perayaan HUT ke-62 Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan kemarin (26/1).

Tak hanya itu, pihak hotel juga diwajibkan melapor perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki orang asing tersebut. Orang asing yang dimaksud di antaranya mahasiswa, guru pengampu, karyawan, jurnalis, turis, dan tamu yang bukan dari warga negara Indonesia.

Masih terkait Undang-Undang Keimigrasian, lanjut Bambang menjelaskan, penjamin dalam hal ini pemilik hotel maupun perusahaan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. 

“Jadi setiap hotel wajib melaporkan tamunya yang berwarga negara asing ke Imigrasi, jika tidak dianggap melanggar undang-undang dengan tuntutan 3 bulan penjara atau denda sebesar Rp25 juta,” sebut dia.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan belum lama ini juga telah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) di setiap kabupaten/kota di utara Kaltim melalui kerjasama instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri dan jajaran instansi di Pemerintah Daerah. Selama 2011 lalu, daftar orang yang telah dideportasi atau dipulangkan karena berbagai persoalan keimigrasian seperti habisnya masa izin tempat tinggal sebanyak 14 orang. “Kebanyakan warga asing di utara Kaltim ini berasal dari Malaysia, selebihnya orang India, Taiwan, Australia, Filipina dan dari benua Eropa serta Afrika,” katanya.

Sementara itu, Kamis kemarin Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan telah melaunching sistem pengurusan paspor online.  Hal ini untuk mempermudah akses dalam mengurus pembuatan paspor terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Pembuatannya dapat dilakukan dimana saja melalui situs yang disediakan. Kalau untuk kantor Imigrasi Tarakan, kunjungi websitenya tarakan.imigrasi.go.id. Hal ini dalam waktu dekat akan kita sosialisasikan ke masyarakat “Dan dalam waktu dekat kita juga akan menerapkan paspor elektronik atau e-paspor. Prosesnya semua sama seperti pembuatan paspor sebelumnya, yaitu akan selesai selama empat hari dari waktu pendaftaran, tapi untuk sesi pengambilan foto dan wawancara akan tetap dilakukan di Kantor Imigrasi,” sambung Bambang.  Hanya saja, untuk biaya pembuatan e-paspor ini tarifnya dipatok Rp655 ribu dari Rp255 ribu pada pembuatan paspor manual atau sebelumnya. 

Bambang menambahkan, sejak kemarin hingga seterusnya Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan dan seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah melakukan perubahan terhadap seragam. “Hanya berubah warna seragamnya saja, jika sebelumnya memakai warna hitam, mulai sekarang sudah diganti menjadi warna biru muda atau biru laut, dan dilengkapi lambang bergambar pohon beringin secara modern,” pungkasnya.(sur/ris)