Rabu, 10 Maret 2010
Tinggalkan Perencanaan yang Berorientasi Proyek

TARAKAN - Prosesi pembangunan Tarakan di tahun 2010, secara bertahap mulai dilakukan. Kemarin, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Forum SKPD yang dipimpin langsung oleh masing-masing pejabat asisten yang membidangi tugas pokok dan fungsinya. Tiga bidang dimaksud antara lain SKPD yang berhubungan dengan kegiatan fisik, politik dan ekonomi. 
Wakil Wali Kota Tarakan Suhardjo Trianto yang memberi arahan global pada forum tersebut mengungkapkan bahwa Forum SKPD ini adalah manifestasi dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kota yang selayaknya bersinergi dengan musrenbang di tingkat kecamatan.
“Forum ini adalah pola dan model perencanaan partisipatoris sekaligus pemberdayaan kepada pemangku kepentingan pembangunan daerah. Dari itu, dalam menyusun perencanaan harus meninggalkan model perencanaan yang hanya mengejar orientasi proyek tanpa memikirkan manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat,” ucap Suhardjo.
Dikatakan, setiap program kegiatan yang akan dibahas haruslah terukur, transparan dan akuntabel sesuai prioritas kebijakan pembangunan daerah. Dengan kata lain, visi-misi yang dicanangkan kepala daerah harus tertanam didalam setiap kegiatan SKPD tanpa terkecuali. Di Tarakan, H Udin Hianggio-Suhardjo mencanangkan 10 komitmen moral.
“Kalau diperhatikan, akhirnya tetap pada visi untuk menjadikan Tarakan sebagai kota pusat jasa, perdagangan, agroindustri dan lainnya,” ujarnya lagi.
Dari itu, Suhardjo berharap Forum SKPD ini dapat mengarahkan prioritas kebijakan pembangunan daerah dengan diterjemahkan melalui upaya pengintegrasian dan mensinergikan program kegiatan antara hasil musyawarah perencanaan tingkat kelurahan dan kecamatan dengan rancangan rencana kerja SKPD.
“Disini seluruh SKPD, saya minta untuk dapat menjadi pelaksana teknis dengan menjelaskan dan merumuskan skala prioritas program kegiatan yang diusulkan pada musrenbang kecamatan. Sementara Camat dan Lurah, diimbau mampu memberikan masukkan strategis untuk mempertajam usulannya,” terang Suhardjo kepada wartawan harian ini, kemarin.
Lantas, apa hasil akhir dari Forum SKPD ini ? “Yang diharapkan itu ada dua hal, pertama rancangan rencana kerja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. Kedua, prioritas kegiatan pembangunan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN yang termuat dalam rancangan rencana kerja SKPD,” tandasnya.
Lalu, apa sikap pemerintah terhadap isu bahwa masyarakat lebih percaya usulan yang disampaikan lewat reses DPRD ketimbang musrenbang kecamatan ? “Rasanya, tak ada bedanya. Usulan, baik dari reses atau musrenbang, selama kebutuhan dan anggaran memadai akan coba direalisasikan. Tapi sekali lagi, kita melihat prioritas pembangunan saat ini, kalau untuk kepentingan masyarakat kenapa tidak diakomodir,” tambahnya.(ndy)