KEPALA Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi (Dishutamben) Kota Tarakan Budi Setiawan mengaku, dalam bulan ini sempat terjadi dua kali kebakaran lahan akibat ulah warga yang membakar lahan. Seperti yang terjadi di sekitar Pantai Amal dan Juata.

“Sebenarnya itu bukan hutan, namun lahan masyarakat yang dibakar dan akan digunakan untuk berkebun. Namun sayangnya, pembakaran lahan tersebut tidak dijaga sehingga api membesar,” kata Budi kepada Radar Tarakan, kemarin.

Seharusnya, sambung Budi, pembakaran hutan untuk membuka lahan ini sesuai dengan peraturan yang ada tidak diperbolehkan. “Jangan membakar, tapi harus dijaga. Apalagi kondisi sekarang musim kemarau walaupun sempat ada hujan,” pesan Budi.

Lalu bagaimana dengan polisi hutan (polhut) yang bertugas mengawasi hutan? Dijelaskan Budi, memang polhut di Tarakan ada, tapi jumlahnya tidak banyak. “Kalau terjangkau ya tetap terjangkau. Namun masyarakat biasanya melihat kondisi, ketika polhut tidak bertugas, baru mereka melakukan pembakaran hutan,” jelasnya.

Untuk diketahui, jam kerja polhut adalah jam 7.30 pagi sampai jam 16.00 sore. Meski begitu, jika ada kejadian kebakaran hutan di malam hari, mereka siap memadamkan. “Tapi bukan berarti polhut harus menjaga hutan 24 jam,” tandasnya.

Soal pembakaran lahan di daerah Gunung Selatan yang berdekatan dengan pos polhut, menurut Budi adalah bukan karena kesengajaan. “Polhut kan itu kan kerjanya bukan di pos saja, tapi patroli ke daerah yang dianggap rawan atau ke daerah yang terjadi gangguan hutan,” tegasnya.

Untuk itu, dengan keterbatasan polhut dalam mengatasi gangguan keamanan hutan, dia berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang cepat kepada petugas Dishutamben melalui polhut.

Masih dikatakan Budi Setiawan, masih banyaknya kasus pembakaran lahan yang dilakukan warga ini, bukan karena sosialisasi yang kurang. Juga bukan karena masyarakat yang belum tahu dengan peraturan yang ada. “Namun ada masyarakat yang memang tidak mau tahu. Kalau memang kami dapat ada warga yang membakar lahan, tentu ada sanksinya,” tegas Budi lagi.

Untuk sanksi, sambung Budi, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau lokasinya berada di dalam hutan lindung maka undang-undang (UU) yang dikenakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Di luar dari itu, pakai perda atau tipiring,” bebernya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan Dison. Dikatakan Dison, jika ada warga yang menyaksikan kegiatan pembakaran lahan, segera laporkan ke instansi pemkot. Bisa ke Dishutamben atau bisa juga ke Satpol PP.

Untuk kasus pembakaran lahan ini, Satpol PP pernah melakukan beberapa kali peneguran kepada pelaku yang didapati melakukan kegiatan melanggar Perda tersebut. “Awalnya memang hanya membakar sampah, tapi karena semakin besar apinya merambat ke semak-semak. Sehingga kami tegur dan kami minta agar apinya dimatikan,” kata Dison yang mengaku sudah menegur tiga sampai empat kali untuk kasus ini.

Dikatakan Dison, khusus untuk kasus pembakaran lahan ini, si pelaku dapat diganjar sesuai dengan Perda 13 tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan. “Bisa dikenakan sesuai perda 13, karena ada gangguan masyarakat. Atau peraturan lainnya yaitu perda hutan kota,” pungkas Dison (***)