Kamis, 2 September 2010
Dewan Kritik Pemkot
LKPj Lambat Diserahkan, Jangan Puas Predikat WDP

TARAKAN – Enam fraksi di DPRD Tarakan mengkritisi laporan keuangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota atas pelaksanaan APBD pemerintah tahun anggaran 2009. Hal itu sebagaimana terlihat dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum (PU) masing-masing fraksi atas pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2009, di gedung DPRD setempat, Rabu (1/9).

Ke enam fraksi yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Patriot, Fraksi Perjuangan Reformasi Pembangunan (PRP), Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN secara berurutan menyampaikan pemandangan umumnya. Lantas hampir keseluruhan fraksi menyoroti lamanya pemerintah menyodorkan laporan pertanggung jawaban. Padahal seharusnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir sudah terlaporkan.

Giliran pertama, Fraksi Golkar lebih banyak memberi apresiasi atas kerja keras pemerintahan Udin Hianggio dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

"Namun, fraksi kami berpendapat pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara rasional dengan mempertimbangkan permasalahan dan prioritas utama daerah,” kata Hj Siti Laela selaku juru bicara fraksi Golkar.

Meski di akhir pandangan fraksi Golkar setuju raperda tersebut dibahas, pemerintah diminta lebih tegas menyoroti beberapa rencana strategis SKPD yang kurang terkait secara fungsional dan teknis dengan RPJM daerah. “Pemerintah perlu lebih teliti. Kalau tidak, akibatnya program SKPD tidak tertuju pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melainkan lebih kepada kegiatan administrasi umum di lingkungan SKPD,” jelasnya.

Sementara itu, FPKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh Gunawan Wibisono memberikan kritikan terhadap pengelolaan APBD Tahun 2009 yang menurut FPKS masih belum optimal. Apalagi mengenai waktu penyerahan LKPj dinilai lamban. Meski pada item PAD rata-rata mencapai 100 persen.

“Kami apresiasi PAD 100 persen lebih. Cuma kami harap kedepan target pencapaian harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi faktor ekternal yang mungkin bisa membantu. Target ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur,” terang Gunawan.

Sedangkan Fraksi Patriot melalui juru bicaranya Supa’ad Hadianto meminta pemerintah jangan puas dengan predikat WDP dari BPK RI. Sebab realiasai pendapatan baru 11 persen dari jumlah total APBD yang digulirkan.

“Jangan puas dengan opini hasil penilaian BPK RI itu. Sementara kita masih tetap terlena dengan kekurangmampuan untuk menyerap anggaran setiap tahunnya. Padahal kita tahu APBD sejatinya dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang semestinya tidak tertunda-tunda,” tegas Supa’ad.

Hal senada diungkapkan pula oleh Musadi sebagai juru bicara Fraksi PRP yang kemudian dipertajam dengan pandangan umum fraksi Demokrat melalui jubirnya, Mudain ST. Disebutkan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan momentum yang cukup penting dalam rangkaian siklus APBD. Karena sekaligus merupakan fungsi kontrol dan alat evaluasi terhadap perjalanan anggaran tahun 2009.

“Adanya laporan ini, hambatan dan kesalahan yang terjadi dapat dijadikan pelajaran, atau umpan balik agar perencanaan APBD selanjutnya lebih baik. Kami apresiasi PAD 2009 lebih dari 100 persen, namun kami himbau kedepan ditingkatkan khususnya pendapatan di beberapa dinas atau badan,” kata Mudain.

Ditambahkan Sabar Santuso selaku juru bicara Fraksi PAN, sebelum akhirnya semua fraksi menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2009 dibahas lebih lanjut, raperda ini dinilai sudah lengkap. Dengan memuat laporan keungan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan alur kas, catatan atas laporan keuangan,lampiran kinerja dan lainnya.

“Namun kami himbau, pemerintah jangan lagi menunda atau memperlambat pengajuan raperda LKPj ini sebab secara substansi raperda tersebut sudah lengkap. Paling tidak 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Semoga dijadikan catatan,” ucap Sabar.

Sementara Wakil Wali Kota Tarakan, Suhardjo Trianto yang hadir dalam paripurna kemarin mengatakan, keterlambaran penyampaian LKPJ disebabkan ada akselerasi dengan hasil pemeriksaan BPK. Ada tahapan pemeriksaan sehingga dihasilkan data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan oleh pemerintah.

“Apa yang disampaikan dewan melalui fraksi sangat baik. Namun tidak ada unsur kesengajaan memperlambat penyerahan LKPj. Karena akselerasi dengan hasil pemeriksaan BK. Tapi soal penyerapan anggaran yang hanya 70 persen ini memang perlu perlu perhatian bersama. Apa artinya seluruh program tetapi realisasinya minim. Ini motivasi pemerintah kota dalam pelaksanaan tugas,” pungkasnya. (dta)