Pendapat Akademisi

Kendaraan Perlu Dibatasi

TARAKAN - Entah apa yang terjadi dengan kondisi jalan yang ada di Tarakan beberapa tahun mendatang. Insiden kemacetan dengan skala kecil yang kerap terjadi tak lepas dari sorotan berbagai kalangan. Beberapa diantaranya meminta agar sarana jalan ditingkatkan dan penegasan parkir yang semerawut bahkan sempat terlontar usulan pembuatan jembatan penyeberangan di beberapa titik.

Menyoal itu, Dosen Fakultas Teknik Universitas Borneo (UB) Tarakan, Daud Nawir membeberkan, jika tidak segera dibenahi, kemacetan yang kerap terjadi di Tarakan bisa menjadi polemik yang sangat besar di kemudian hari.

Menurutnya, salah satu pemicu kemacetan itu adalah bertambahnya kendaraan yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan, sehingga sangat pantas jika pemerintah menelurkan regulasi soal pembatasan jumlah kendaraan dan regulasi yang sangat tegas soal parkir.

“Bukan tidak mungkin ke depan Tarakan akan dipenuhi kendaraan dan mengakibatkan macet yang fatal, sehingga peraturan yang menegaskan pembatasan kendaraan harus dibuat. Saya tidak bandingkan dengan negara maju dan negara berkembang seperti kita, tapi seyogianya ada hal positif yang kita ambil dari situ, yakni pemerintah kita harus mampu menelurkan perda (peraturan daerah, Red.) yang mengatur pembatasan kendaraan dan umur kendaraan,” urai pria yang sedang menempuh pendidikan S3  di Jerman ini kepada Radar Tarakan ditemui di kampus UB Tarakan kemarin.

Lebih lanjut Daud menjelaskan, pusat perbelanjaan dan pusat pemerintahan yang terfokus di pesisir kota ini juga menjadi persoalan tersendiri dalam “kasus” kemacetan ini. Sehingga arah kendaraan tidak akan jauh-jauh dari 4 jalan utama yang kerap menjadi bulan-bulanan kemacetan.

“Kami sedang mencari kajian ini. Kami melihat pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran semuanya terpusat, sehingga masyarakat pada umumnya menuju kearah itu saja,” katanya.

Dia juga tidak memungkiri jika permasalahan perparkiran yang terkesan lemah juga menjadi hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian serius, apalagi beberapa kejadian yang terlihat persoalan parkir memiliki persoalan yang juga cukup pelik.

“Perparkiran juga menjadi polemik ya, sehingga perlu tegas dalam hal ini,” katanya.

Apakah jalan layang dan jembatan penyeberangan bisa menjadi alternatif mengurangi kemacetan? “Suatu saat bisa saja ada jalan layang tapi biayanya juga cukup besar. Namun perlu diingat, yang urgen sekarang adalah pembatasan kendaraan dan kita harus konsisten jika tidak ingin Tarakan ini macet seperti di Jl Ahmad Yani Surabaya dan Kota Samarinda,” terang pria yang pernah melakukan kajian ke Milan dan Belgia ini.

“Bagaimana buat jembatan penyeberangan jika disisi jalan tidak ada pagar, sama saja bohong orang bisa lewat bawah. Sehingga sekali lagi, perda harus dibuat untuk mengatur semuanya,” jelas pemikir muda ini.

Diakuinya, pembatasan kendaraan memang menjadi perbincangan hangat dan tidak menerima wacana demikian, namun menurut Daud, dirinya hanya sebatas memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah untuk tegas dalam peraturan jika tidak ingin Tarakan jadi ladang kemacetan seperti kota-kota besar di Indonesia yang “langganan” macet.

“Saya paham, dalam segi ekonomi peningkatan penjualan ini ada untungnya juga buat pemerintah dengan pendapatan-pendaapatan seperti PAD dan lainnya, tapi apakah kita harus korbankan hal tersebut untuk keperntingan orang banyak,” sarannya.

Seperti apa batasan yang Anda usulkan? “Untuk sementara solusi yang perlu kita lakukan adalah kita harus mampu mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi. Batasannya seperti apa? Ya bisa umur, jumlah kepemilikan dan lainnya di samping harus mengoreksi perparkiran yang kenyataannya memang semerawut, dan ini sebatas kajian yang kami sarankan,” tandas Daud.

Salah satu bentuk kebijakan yang sudah berjalan, sebut Daud, pemerintah sudah lebih dini memperhatikan jalan menuju Juata Laut dan ring road yang tengah dalam pengerjaan.

“Sangat bijak, pemerintah mulai memikirkan dan mencari solusi agar tidak terjadi kemacetan dalam masterplannya termasuk ring road,  tapi sekali lagi, kalau kita tidak membuat perda itu, kemacetan tetap akan terjadi,” katanya. (nat)