TARAKAN – Berbekal arahan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang disampaikan saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Bulungan periode 2010 – 2015, Budiman Arifin – Liet Ingai kemarin (1/9) di Bulungan, bahwa Kaltim bukanlah daerah terkorupsi di Indonesia justru daerah yang pernah memiliki catatan sejarah gemilang dalam urusan pemerintahan dan kini sudah disiapkan sejumlah langkah untuk menggapainya kembali, Walikota Tarakan H Udin Hianggio pun merasa wajib untuk bekerja keras mewujudkan impian tersebut. Apalagi, Tarakan termasuk salah satu kota di Kaltim yang laporan pemeriksaan keuangan BPK RI-nya mencatat hasil paling baik dari daerah lainnya pada tahun ini, yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Upaya yang akan dilakukan antara lain mengintensifkan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada aturan ini, PNS diminta lebih tertib waktu, tertib anggaran, tertib keuangan dan tertib psikologis. Harapannya, dengan lebih ketatnya pengawasan dan pengendalian serta reward yang tepat bagi PNS yang bekerja maksimal maka akan tercipta suasana kondusif untuk mengurangi dan memerangi segala bentuk tindakan korupsi. “Gubernur saya kira sudah menerangkan dengan cukup baik apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, dan bagaimana selayaknya pemerintah daerah bertetangga bersikap dan berhubungan. Dan, kami akan berupaya memenuhi sejumlah harapan lain dari gubernur, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi seperti optimalisasi Forum Komunikasi, Monitoring dan Evaluasi (Forkomonev) pemerintah daerah dan lainnya,” jelas H Udin usai mengikuti prosesi pelantikan Bupati – Wabup Bulungan Terpilih periode 2010 – 2015, Budiman Arifin – Liet Ingai di masa jabatan yang kedua kalinya, kemarin.

Hal lain yang akan menjadi sorotan Pemkot Tarakan, adalah percepatan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga sempat disinggung gubernur saat membacakan sambutannya, kala itu. “Soal kaltara, ya kita serahkan aja sudah sama yang diatas-atas sana. Intinya, kita siap mendukung apapun itu keputusannya, termasuk penetapan ibukota Kaltara, entah di Bulungan, Tarakan atau dimana saja. Yang penting sekarang, Kaltara harus terbentuk terlebih dahulu,” tandasnya.(ndy)