10-2-2010

Wali Kota: Pemkot Jangan Ikut Bermain

Sebut Proyek PLTU Bagian dari Bisnis PLN

TARAKAN - Wali Kota Tarakan H Udin Hianggio mendukung rencana PT PLN Tarakan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada 2013 mendatang dengan mengandalkan batu bara.

Namun menurut Udin, sebelum PLN berpikir jauh untuk membangun PLTU, kekurangan daya listrik yang ada sekarang diminta untuk diatasi lebih dulu. “Atasi dulu baru kita berpikir ke sana,” kata Udin Hianggio kepada Radar Tarakan.

Wali kota mengingatkan jangan sampai pemadaman bergilir masih berlangsung, sementara PLN sibuk mengurusi proyek baru mereka dengan PLTU batu bara tersebut.

H Udin juga berharap DPRD Tarakan melihat hal ini secara bijaksana. Tidak asal sekadar mendukung dan mendukung.

“Semoga teman-teman di Dewan bisa segera (merampungkan raperda TDL,Red.). Kalau untuk PLTU saya mendukung penuh demi kepentingan masyarakat. Kalau perlu kita bahas bersama,” ujarnya.

Apakah pembangunan PLTU ini sama dengan yang pernah ditawarkan pada 2003 lalu? “Kita tidak usah pikir yang lamalah, sekarang bagaimana kita berbuat untuk masyarakat. Itu yang penting!” tegas Udin menjawab pertanyaan Radar Tarakan.

Diakui wali kota, untuk rencana ini pihak PLN Tarakan sudah melakukan komunikasi dengan Pemkot Tarakan, bahkan dengan PLN pusat. “Saya sudah sampaikan setelah ini teratasi (krisis listrik,Red.), tolong pikirkan langkah-langkah bagaimana mengatasi listrik ke depan,” tegasnya lagi.

“Jangan seperti terjadi 2003. Begitu teratasi daya kita begitu terlena dan tertidur enak, menganggap semuanya sudah selesai, padahal persoalan listrik belum berakhir,” kata Wali Kota H Udin Hianggio.

Meski sudah melakukan komunikasi dengan PLN, pihak pemkot sendiri belum memberikan pernyataan berupa surat resmi kepada PLN Tarakan untuk dukungan ini. “Meski secara tertulis tidak, tapi saya dukung penuh,” serunya.

Soal anggaran, wali kota mengaku rencana ini terlepas dari subsidi maupun APBD Kota Tarakan. “PLN sudah menyatakan siap, dan BPD (maksudnya BanKaltim, Red.) menyatakan siap. Itu janji pak gubernur untuk memberikan kredit,” tutur wali kota.

“Jangan pemerintah kota yang ikut bermain. Ini terlepas dari pemerintah kota, karena ini adalah bagian dari bisnis PLN,” kata Udin seraya mengatakan bahwa untuk rencana pembangunan PLTU ini sudah mengkomunikasikan dengan Dirut PLN Dahlan Iskan di Jakarta.

PLTU, sambung wali kota lagi, adalah diluar tanggung jawab dan kewenangan pemkot. “Tapi kalau memang memungkinkan untuk dikelola perusda, akan kita pikirkan dan bicarakan bersama,” kilah Udin.

Pasalnya, sambung Udin, yang menjadi pertimbangan sekarang adalah Pemkot Tarakan tidak mempunyai ahli untuk bidang tersebut. “Kalau hanya untuk sok-sok-an habis juga uang negara, masyarakat yang dirugikan. Kita melihat ini secara jernih, kalau menguntungkan masyarakat kita dukung penuh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Tarakan Paul August Liqui mengatakan, rencana pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara masuk dalam rencana jangka menengah atau sekitar 2013 mendatang.

Ia menambahkan, rencana ini dimaksudkan agar potensi-potensi sumber daya alam di daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pasalnya, kota Tarakan merupakan daerah yang memiliki simpanan energi primer yang lebih dan bervariasi. Selain itu batu bara pun menghasilkan biaya pokok lebih rendah dari jenis pembangkit listrik tenaga lain yang menggunakan bahan bakar minyak dan gas.

“Antisipasi energi alternatif sudah secara dini kami lakukan. Tahun 2013, kami minta pada para pemegang saham agar beri dukungan untuk bisa kembangkan ketersediaan pasokan listrik dengan PLTU yang berbahan bakar batu bara,” kata Paul.

Ia juga menjelaskan, rencana ini akan berimbas pada nominal tarif listrik yang dibebankan kepada pelanggan PT PLN. Sebut Paul, seperti yang disarankan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tarakan saat rapat dengan pendapat umum (RDPU) pembahasan raperda TDL, PLTU tenaga batu bara dapat menekan angka TDL.

“Kalau ternyata penggunaan batu bara menghasilkan biaya pokok yang lebih rendah maka sesuai dengan lampiran lampiran VIII pada rancangan peraturan daerah (raperda) TDL akan ada penyesuaian tarif listrik berkala (PTLB) yang bisa berimbas turunnya TDL dari nilai yang disepakati sebelumnya,” terangnya kepada Radar Tarakan.

PTLB dalam lampiran VIII perda TDL disebutkan sebagai faktor penyesuaian tarif listrik yang dihitung berdasarkan perubahan biaya pokok penyediaan (BPP) terhadap nilai mata uang, harga bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), bahan bakar batu bara dan tingkat inflasi terhadap biaya penyediaan unsur material, jasa borongan dan depresiasi. Mengenai spesifikasi jenis batu bara yang akan digunakan dan kapasitas daya dari PLTU tersebut masih akan ditindak lanjuti kemudian. Jelasnya, saat ini PT PLN Tarakan butuh dukungan dari pemerintah, DPRD, elemen masyarakat dan pihak berkompeten lainnya agar rencana ini bisa berjalan dan bisa terealisir.

“Kalau didukung , saya yakin rencana ini pasti terealisasi. Karena kalau PLN berjalan sendiri tanpa ada dukungan, terus terang kami tidak mampu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Yang pasti PT PLN menjanjikan, kami akan bekerja dengan good governance dan transparansi yang maksimal. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan demi pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini jadi suatu model acuan ke depan,” jawabnya.(ddq)